Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly. Foto: Istimewa
Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, dalam waktu dekat akan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Hal itu dilakukan guna menggenjot Pendapat Asli Daerah (PAD) tahun 2022.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyebut penerapan keuangan digital itu akan berlaku setidaknya bulan depan, April 2022.
“Perencanaan khusus di peningkatan PAD, kami di bulan depan ini sudah mengimplementasi perjanjian implementasi pengelolaan keuangan secara digital,” kata Rizal, kepada cermat, Rabu (9/3).
Ia bilang, pihaknya juga akan melakukan rapat bersama dengan OPD pengelola PAD, seperti Dishub, Dinas Parawisata, PUPR, BP2RD dan Dinas Perkim untuk memaksimalkan penggenjotan PAD di setiap OPD tahun ini.
“Contoh misalnya Dinas Pariwisata, kita akan push untuk mengoptimalkan semua destinasi yang berpotensi mengoptimalkan PAD, misalnya argowisata di Kelurahan Loto, penataan pantai Sulamadaha dan pantai Kastela,” ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya akan melihat sejauh mana OPD mampu mengelola potensi daerah. Seperti Dinas Perhubungan yang melihat retribusi parkir-patkir di Ternate, Dinas Perindag yang dapat memaksimalkan pendapatan yang telah diberikan dari BP2RD, akan dioptimalkan.
“Kamis besok juga kami akan kumpul beberapa OPD di kantor kami untuk rapat terbatas bicarakan pemanfaatan Plaza Gamalama,” jelasnya.
“Kami akan cari tahu ini, sehingga dapat mengetahui apa si masalahnya sehingga pemanfaatan itu belum dilakukan, tentu ini agar bisa optimalkan sumber pendapatan baru,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim dengan mematangkan penerapan skema…
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mulai melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dan Guru…
Pengusulan Bahari Geopark Ternate, Maluku Utara, menuju status Geopark Nasional memasuki tahap verifikasi di Kementerian…
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate mengusulkan empat lokasi untuk pengembangan kampung nelayan merah…
Belum lama ini, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengalami krisis Bahan Bakar Minya (BBM)…
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Rizki, menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor…