News

Dana BOS Tahap Awal 2026 di Morotai Capai Rp5 Miliar Lebih

Dinas Pendidikan Pulau Morotai, Maluku Utara mencatat total Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama tahun 2026 mencapai Rp 5 miliar lebih. Dana tersebut disalurkan langsung ke sekolah penerima tanpa melalui kas daerah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Morotai, Iwan Djindadi, menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran Dana BOS saat ini dilakukan langsung dari Kementrian Keuangan ke Kantor Pelayanan Perbemdaharaan Negara (KPPN), kemudian ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.

“Untuk total anggaran dana BOS di tahun 2026 tahap satu itu sebesar Rp5 miliar lebih. Penyalurannya langsung daru Kemenkeu ke KPPN lalu ke sekolah, dan sudah tidak lagi melalui kas daerah. Karena sistem ini sudah berlaku sejak 2023,” kata Iwan, Selasa, 10 Februari 2026.

[irp]

Ia bilang, penyaluran Dana BOS dari pemerintah pusat pada prinsipnya tidak mengalami keterlambatan karena seluruh proses dilakukan malalui sistem berbasis data.

“Kalau dana BOS dari pusat itu tidak terlambat l, karena semuanya berbasis sistem input. Kami selalu menegaskan kepada sekolah agar data siswa, baik siswa baru maupun yang sudah tamat segera diinput,” jelasnya.

Menurutnya, keterlambatan penginputan data siswa dapat berdampak pada keterlambatan pencairan dana, dan risiko menjadi tanggung jawab sekolah. “Karena kalau terlambat diinput, maka risikonya dari sekolah sendiri,” tegasnya.

[irp]

Terkait besaran Dana BOS yang diterima masing-masing sekolah, kata Iwan, Dinas Pendidikan tidak menetapkan besaran nilai persekolah, karena dana dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdata.

“Kami hanya menginput jumlah siswa, selanjutnya pusat yang mentranfer langsung ke sekolah sesuai data yang diterima,” tutupnya.

redaksi

Recent Posts

Temui Anggota Polres Halut, Kapolda Malut Minta Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…

13 jam ago

Sengketa Lahan di Desa Penu, Polres Taliabu Lakukan Upaya Mitigasi

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…

14 jam ago

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

21 jam ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

2 hari ago

Kadinkes dan Direktur RSUD Morotai Tegaskan Tak Ada Utang Obat Tahun 2025

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…

2 hari ago

Percepat Pembangunan Infrastruktur di Taliabu, Pemerintah Bentuk Tim KPBU

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim  dengan mematangkan penerapan skema…

2 hari ago