Delapan Bulan Gaji Tak Dibayar, Bupati Halut Diminta Evaluasi Dirut RSUD Tobelo

Ratusan tenaga kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, mengeluhkan belum menerima gaji selama delapan bulan. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu tenaga kontrak yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, gaji mereka belum juga dibayarkan.

“Sudah delapan bulan kami tidak menerima gaji. Dari tahun 2024 selama tiga bulan, dan di tahun 2025 ini sudah lima bulan,” ujarnya kepada cermat, Minggu, 22 Juni 2025.

Ia menuturkan bahwa mayoritas tenaga kontrak belum mendapatkan haknya, meskipun pihak rumah sakit sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab pembayaran telah dialihkan dari Pemerintah Daerah ke manajemen RSUD.

“Dulu mereka bilang sisa gaji yang tertunda akan dibayar oleh Pemda, sedangkan sisanya oleh pihak RSUD. Tapi kenyataannya, hingga kini belum juga dibayar,” keluhnya.

Ia menambahkan, para tenaga kontrak telah beberapa kali menerima janji dari pihak rumah sakit, namun tak kunjung ada realisasi. Mereka pun mulai mempertimbangkan untuk melakukan aksi mogok kerja.

“Kami sudah sepakat, jika belum dibayar dalam waktu dekat, kami akan mogok kerja,” tegasnya.

Dirinya berharap Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara turun tangan langsung melihat kondisi ini, bahkan jika perlu mengevaluasi Direktur RSUD Tobelo dan jajaran terkait.

Sementara itu, Sekretaris RSUD Tobelo saat dikonfirmasi mengakui adanya keterlambatan pembayaran. Ia menyebut, mekanisme pembayaran tenaga kontrak saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari bupati terkait perubahan kebijakan.

“Ada mekanismenya. Kami masih menunggu SK Bupati karena ada perubahan,” ujarnya singkat.

Saat ditanya lebih lanjut soal kendala, ia menyatakan akan mengonfirmasi terlebih dahulu ke bagian yang menangani tenaga kontrak.

“Nanti sedikit lagi saya informasikan kembali,” tutupnya.