Dinas PMD Morotai Gelar Bimtek Pelaporan Keuangan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi menggelar Bimtek Pelaporan Keuangan untuk 88 desa. Kegiatan ini bertujuan menyesuaikan sistem pelaporan dengan versi terbaru yang diterapkan pada tahun 2025.

Kepala Dinas PMD, Ida Arsyad menjelaskan bahwa desa saat ini desa menggunakan dua aplikasi utama dalam pelaporan keuangan, yaitu Siskeudes dan Onspam.

“Siskeudes adalah sistem pengelolaan keuangan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengendalikan keuangan desa. Sedangkan Onspam terhubung langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk pemantauan program,” ujar Ida, Selasa, 18 Februari 2025.

Ia juga mengungkapkan tahun 2025 terdapat perubahan dalam sistem pelaporan keuangan desa, yaitu dengan diperkenalkannya versi 207 dari Siskeudes.

“Karena ada perubahan versi ini, seluruh desa di Indonesia mengalami kendala dalam menyesuaikan sistem baru, sehingga pelatihan ini sangat diperlukan,” katanya.

Untuk memastikan kelancaran implementasi sistem baru ini, ia bilang, dinas PMD menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelatihan yang berlangsung selama tiga hari.

“Pelatihan ini mencakup pengenalan fitur baru, pengisian data dari RPJMD hingga rincian kegiatan, serta evaluasi hasil inputan peserta. Kami masih melakukan evaluasi secara offline agar operator desa benar-benar memahami teknis pengisian data sebelum sistem ini dijalankan secara online,” jelasnya.

Selain itu, dirinya menegaskan bahwa dana desa diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Selain aplikasi Siskeudes, pengelolaan keuangan desa khususnya dgn sumber Dana Desa di input jg ke Onspam. Program Prioritas Pemerintah Pusat (earmark) dan jg non earmark seluruhnya hrs di insput ke onspam baik asprk perencanaan hingga realisasinya.

Selanjutnya, kata dia, pada tahap proses permintaan DD tahap satu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan memeriksa kelengkapan administrasi.

“Apabila administrasi dan besaran masing-masing program prioritas sudah sesuai ketentuan dan yang lain sudah lengkap, maka dana desa langsung di geser ke rekening desa,” ujarnya.