News

Dipanggil Jaksa KPK, Sejumlah Kontraktor yang Kasih Uang ke AGK Tidak Hadir

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para saksi agar koperatif ketika dipanggil untuk hadir di persidangan.

Pemanggilan itu sebagai saksi dalam kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Peringatkan ini karena dalam sidang lanjutan, Rabu, 5 Juni 2024 ini, agendanya pemanggilan 15 saksi, namun hanya ada 4 saksi yang hadir.

Informasi yang diterima cermat, 4 orang yang hadir dalam sidang lanjutan, itu antara lain Pj. Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, Kepala Inspektorat Nirwan M.T Ali, Sekretaris Balitbangda Idwan Asbur Bahar, dan 1 orang wiraswasta, Suhadrison Abdul Halim.

Sementara, 11 orang yang tidak hadir, adalah Elvis Ongky, Reny Laos, Silvester Andreas, Farid M Imam, Gamalia Kaunar, Hartono The, Sukardi Marsaoly, Fenny Tjoayoknoto, Prof. Syaiful Deni, dan Mifta Bay.

Mifta Bay, diketahui tidak hadir karena sedang menjalani ibada haji. Sementara Syaiful Deni yang dipanggil sebagai Timsel itu, sedang beragenda di luar negeri.

Salah satu JPU KPK, Rikhi BM kepada awak media mengatakan, dalam persidangan ini saksinya cukup banyak. Mereka dipanggil setiap sidang demi kelancaran kasus ini. Namun, rata-rata kontraktor yang dipanggil tidak hadir.

“Pengusaha-pengusaha tadi yang hadir cuman ada Suhadrison, yang lain tidak hadir. Kita harap yang namanya ada tercatat mengirimkan uang kepada AGK melalui ajudan, untuk bisa hadir,” katanya.

Rikhi menambahkan, dalam sidang lanjutan, pihaknya akan mengagendakan untuk memanggil kembali para kontraktor yang hari ini tidak hadir. Karena nama-nama yang diduga sebagai pemberi Gratifikasi harus dikonfirmasi kebenarannya.

“Apakah benar mereka transfer atau seperti apa biarlah faktanya terungkap yang kita harapkan secara materil,” katanya.

Untuk para saksi yang tidak hadir, dirinya mengingatkan bahwa ada panggilan ke 1, 2 dan 3. Setelah itu pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk dihadirkan atau tidak.

“Jika penting dihadirkan, dan panggilan ke-3 yang bersangkutan tidak hadir, kami meminta untuk panggil paksa. Jika dia tidak hadir dan tujuannya untuk merintangi, menghalangi proses persidangan ini, bisa kena pasal tindak pidana sebagaimana Undang-undang korupsi,” pungkasnya.

—-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

23 jam ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

2 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago

PT ANI di Halmahera Timur Diduga Gunakan Kendaraan Operasional Bermasalah

Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…

3 hari ago

Ternate Baru Tancap Gas Benahi Gerakan Literasi Era Digital

Pemerintah Kota Ternate mulai mendorong pembenahan fasilitas perpustakaan dan penguatan program literasi untuk meningkatkan minat…

3 hari ago