News

Pj Gubernur Maluku Utara Akui Kasih Uang ke AGK untuk Bantu Warga yang Susah

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 15 orang saksi dalam persidangan kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), Rabu, 5 Juni 2024.

Sayangnya, dari 15 orang saksi yang telah dijadwalkan, hanya 4 orang yang hadir. Sementara 11 orang lainya terkonfirmasi sedang di luar daerah, sakit, dan sedang naik haji.

4 orang yang hadir untuk diperiksa sebagai saksi itu. Mereka di antaranya Pj. Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, Kepala Inspektorat Nirwan M.T Ali, Sekretaris Balitbangda Idwan Asbur Bahar, dan 1 orang wiraswasta, Suhadrison Abdul Halim.

“Dijadwalkan 15 orang saksi, tetapi sampai saat ini yang terkonfirmasi dan sudah hadir itu 4 orang,” jelas salah satu JPU KPK.

Pj Gubernur Samsudin memang mengakui terdakwa AGK meminta uang kepada dirinya. Uang itu, ada yang terdakwa meminta langsung ada juga melalui orang lain.

“Orang lain itu Sespri, namanya Fajrin, itu yang saya ingat,” jelas Samsudin.

Samsudin menambahkan, ada beberapa kejadian ia ingat pasti. Waktu itu, kata ia, Fajrin menghubungi dirinya dan mengatakan terdakwa sedang berada di dalam ruangan saat masih menjabat Gubernur Maluku Utara, dan banyak tamu yang sering datang.

“Beliau (terdakwa) kehabisan uang untuk memberikan kepada masyarakat yang sedang kesusahan. Beliau bilang kalau Pak Sekda ada uang ia meminta untuk memberikan kepada masyarakat yang datang,” akuinya.

Sekda Maluku Utara ini bilang, ketika berada di kantor, ia langsung memberikan uang tunai kepada Fajrin, tetapi ada juga dikirim melalui rekening.

“Kalau saya menghadap untuk melaporkan mengenai pekerjaan, beliau sampaikan Pak Sekda tolong banyak tamu diluar. Mereka datang itu untuk minta uang karena lagi kesusahan. Minta tolong untuk dibantu,” katanya.

Uang yang paling rendah yang diberikan kepada terdakwa AGK itu hanya Rp 2 juta, Samsudin mengakui karena tamu saat itu hanya tinggal seorang.

“Paling rendah Rp 2 juta dan paling tinggi itu Rp 25 juta,” pungkasnya.

—-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

23 jam ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

2 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago

PT ANI di Halmahera Timur Diduga Gunakan Kendaraan Operasional Bermasalah

Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…

3 hari ago

Ternate Baru Tancap Gas Benahi Gerakan Literasi Era Digital

Pemerintah Kota Ternate mulai mendorong pembenahan fasilitas perpustakaan dan penguatan program literasi untuk meningkatkan minat…

3 hari ago