Adhar Andi Sunding, Kepala DPMPTSP Morotai. Foto: Aswan Kharie/cermat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pulau Morotai, Maluku Utara mengklarifikasi status perizinan PT Eltis Anugerah Sejati yang sebelumnya menjadi sorotan terkait aktivitas pembangunan Asphalt Mixing Plant (AMP) di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan.
Kepala DPMPTSP Pulau Morotai, Adhar Andi Sunding, memastikan dokumen perizinan PT Eltis telah masuk ke DPMPTSP dan saat ini masih dalam proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Menurutnya, proses tersebut kini berada pada tahapan pertimbangan teknis di Badan Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai.
“Perizinan PT Eltis sudah masuk di PTSP dan saat ini masih dalam tahapan proses. Tahapannya sudah sampai di Badan Pertanahan untuk mengurus PKKPR atau pertimbangan teknis dari pertanahan,” jelas Adhar, Sabtu, 19 September 2026.
Ia mengatakan, setelah tahapan di Badan Pertanahan selesai, proses perizinan akan dilanjutkan sesuai mekanisme perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Jika dari pertanahan sudah keluar, akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya sesuai ketentuan dalam sistem perizinan terpadu OSS,” lanjutnya.
Adhar juga meminta agar informasi terkait status perizinan perusahaan dikonfirmasi langsung kepada dirinya selaku Kepala DPMPTSP. Hal itu untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan perkembangan terbaru proses administrasi perusahaan.
Klarifikasi tersebut sekaligus meluruskan keterangan sebelumnya dari Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Morotai, Usman Tae, yang menyebut belum menerima dokumen terkait aktivitas pembangunan AMP PT Eltis.
Sementara itu, Kepala Desa Joubela, Irfan Muhammad, menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan sebelumnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa dalam proses pengurusan izin usaha.
Menurut dia, Pemerintah Desa Joubela telah mengeluarkan dokumen sesuai kewenangan yang dimiliki. Adapun tahapan selanjutnya berada pada instansi teknis terkait.
“Untuk proses selanjutnya ada di instansi teknis,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan PT Eltis di wilayah Desa Joubela sejauh ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat setempat.
Ia mengatakan pemerintah desa telah menjalankan kewenangannya, sementara proses lanjutan perizinan perusahaan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., memberikan materi kuliah umum mengenai budaya…
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Maluku Utara kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di…
Pemerintah Kota Ternate melalui kolaborsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Dinas Ketahanan Pangan akan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, melakukan pengendalian hama Sexava SP di Desa Talo,…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, membekali dan mematangkan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa…
Laporan investigasi organisasi masyarakat sipil Indonesia dan Korea Selatan mengungkap dugaan kerusakan lingkungan serta dampak…