Ketua DPRD Halmahera Utara, Janlis G Kitong. Foto: Agus/cermat
DPRD Halmahera Utara dalam waktu dekat akan memanggil perusahaan yang hingga saat ini tak lagi melakukan aktivitas operasi.
“Kita sudah agendakan pemanggilan setiap perusahaan yang ada di Halmahera Utara tetapi belum juga beroperasi. Nanti kita ingin mintai keterangan, apakah izinnya sudah kadaluarsa atau ada faktor lain,” kata Ketua DPRD Halut, Janlis G Kitong, kepada cermat, Jumat, 08 September 2023.
Politisi Demokrat itu menyebut, perusahaan tersebut di antaranya PT Emeralad Ferrochromium Industry (EFI) yang berlokasi di desa Gulo, Kecamatan Kao Utara dan PT. Capitol Kasagro (CSO) di Kecamatan Galela, yang dikabarkan telah memberhentikan operasinya.
“Jadi perusahaan-perusahaan ini sudah lama tidak ada kabar sama sekali, padahal sudah membangun kantor dan melakukan pembebasan lahan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD juga akan memanggil perusahaan pertambangan galian C yang beroperasi di wilayah Halut namun tidak mengantongi izin.
“Semuanya dipanggil, agar kita tahu apakah mereka melaksanakan kegiatan telah mengantongi izin atau tidak, ” jelasnya.
Ia menegaskan dalam rapat nanti melibatkan instansi terkait seperti kejaksaan dan pihak kepolisian.
“Kami akan rekomendasikan ke pihak berwajib jika ditemukan dugaan penyalahgunaan izin dan lainnya,” tegas dia.
Janlis menambahkan, di sisi lain, pemanggilan tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong pendapatan daerah di sektor lain yang belum dimaksimalkan.
———-
Penulis: Agus
Editor: Rian Hidayat Husni
Upaya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Gaale akhirnya berbuah hasil—mengakhiri krisis air bersih selama 20…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, akan meninjau lima lokasi penambangan pasir dan batuan…
Kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, resmi menjadi Kawasan Siap QRIS. Bank Indonesia (BI) Maluku…
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…