Eks Sekwan DPRD Malut Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Penyimpangan Tunjangan

Tim penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara telah memeriksa eks Sekretaris DPRD (Sekwan) Abubakar Abdullah dalam kasus dugaan penyimpangan tunjangan operasional dan rumah tangga pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024.

Abubakar, yang kini baru dilantik jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, diperiksa lebih dulu sebelum Ketua DPRD M. Iqbal Ruray dan Wakil Ketua Kuntu Daud.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut, Fajar Haryowimbuko, membenarkan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Abubakar dilakukan untuk mendalami aliran dana serta mekanisme pembayaran tunjangan yang diduga tidak sesuai ketentuan.

“Sekwan sudah diperiksa, termasuk beberapa perangkat DPRD lainnya. Sebelum memeriksa pimpinan DPRD, kami fokus lebih dulu pada perangkat sekretariat,” ujar Fajar, Kamis, 6 November 2025.

Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan bahwa setiap anggota DPRD Malut menerima tunjangan operasional dan rumah tangga sebesar Rp 60 juta per bulan selama masa jabatan 2019–2024.

Dalam proses penyelidikan, Kejati Malut telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi, termasuk Ketua DPRD M. Iqbal Ruray, Wakil Ketua Kuntu Daud, serta Bendahara Sekretariat DPRD, Rusmala Abdurahman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penyelidik juga menelusuri dugaan penyimpangan pada tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD yang nilainya mencapai Rp29,83 miliar selama periode 2019–2024. Selain itu, terdapat pula alokasi Rp16,2 miliar untuk tunjangan transportasi seluruh anggota dewan, termasuk unsur pimpinan.