Gabungan Mahasiswa di Maluku Utara Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM

Sejumlah organisasi mahasiswa di Kota Ternate, Maluku Utara, menggelar aksi demonstrasi serentak di beberapa titik pada Senin, 15 Juni 2026. Mereka menyoroti berbagai persoalan nasional dan daerah, terutama kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dugaan mafia BBM, serta tuntutan keadilan fiskal bagi Maluku Utara.

Aksi pertama dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate di ruas jalan menuju Bandara Sultan Babullah dengan mengusung tema “Turunkan Harga BBM atau Maluku Utara Referendum.”

Massa menilai Maluku Utara memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui sektor pertambangan dan perikanan, namun masyarakat masih dibebani tingginya biaya hidup.

Menurut HMI, kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam aksi tersebut, HMI juga menuntut pengungkapan mafia BBM, penurunan harga bahan pokok, keadilan fiskal bagi Maluku Utara, hingga penindakan terhadap praktik jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di lokasi berbeda, Front Gabungan Mahasiswa Ternate yang tergabung dalam Koalisi Barisan Rakyat (KOBAR) menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate.

Koalisi yang terdiri dari KAMMI, GMKI, PMII, LMND, IMM, SAMURAI MU, dan LMID itu mendesak pemerintah menurunkan harga BBM, menindak mafia BBM, serta mengevaluasi sejumlah kebijakan nasional.

Massa aksi menyoroti kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban masyarakat, sementara kelangkaan Pertalite masih terjadi di sejumlah daerah. Kondisi tersebut disebut paling dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah seperti sopir angkutan, pengemudi ojek, dan nelayan.

Selain isu energi, mahasiswa juga menuntut peningkatan layanan publik di wilayah kepulauan, termasuk penambahan ambulans laut untuk tiga pulau terluar Kota Ternate. Mereka turut menyoroti persoalan pertambangan, perlindungan masyarakat adat, hingga revisi sejumlah regulasi yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Mahasiswa mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera merespons berbagai tuntutan yang disampaikan demi menjamin keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.