Gemusba Soroti Kesenjangan di Balik Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara

Generasi Muda Sultan Baabullah (Gemusba) menilai pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 19,64 persen pada triwulan I 2026 masih menyisakan sejumlah persoalan. Tingginya laju pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

Isu itu mengemuka dalam Baabullah Talk Episode 6 bertajuk “Ketika Negeri Bertumbuh, Mengapa Rakyat Masih Gelisah?” yang digelar secara daring pada Sabtu, 11 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan ekonom Dr. Mukhtar Adam dan Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba.

Mukhtar menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara saat ini terutama ditopang industri pengolahan berbasis hilirisasi nikel. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor industri pengolahan menyumbang 44,74 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan pertambangan berkontribusi 19,63 persen. Investasi asing yang masuk juga telah mencapai sekitar US$1,3 miliar dengan nilai ekspor yang terus meningkat.

Meski demikian, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Investasi memang meningkatkan kapasitas produksi industri nikel, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal.

“Sebagian besar produk yang diekspor masih berupa barang setengah jadi sehingga nilai tambah yang dinikmati daerah masih terbatas. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghadirkan pertumbuhan yang inklusif,” ujarnya.

Mukhtar juga menyoroti tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di Maluku Utara yang menekan daya beli masyarakat. “Keberhasilan menjaga inflasi secara nasional belum tentu berarti masyarakat merasakan keadilan ekonomi apabila disparitas harga antarwilayah masih sangat tinggi,” katanya.

Sementara itu, Nazlatan menilai kebijakan anggaran daerah perlu lebih diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat. Ia mendorong prioritas pembangunan seperti jalan tani, akses transportasi hasil produksi, dan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD harus memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya mendukung kawasan industri,” ujarnya.

Diskusi tersebut juga menyinggung rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur prioritas periode 2026–2029. Rencana itu memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas fiskal daerah, mengingat Maluku Utara saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional.

Gemusba menegaskan forum tersebut bukan untuk menolak investasi, melainkan mendorong agar pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata melalui pemerataan manfaat pembangunan, penguatan daya beli, dan pengelolaan anggaran yang transparan.