Graal: Warga Pesisir Maluku Utara Butuh Pelabuhan dan Jembatan yang Layak

Anggota Komite II DPD RI, R. Graal Taliawo menyampaikan temuannya, selama bertahun-tahun keliling—melihat sketsa kehidupan warga pulau-pulau kecil di Maluku Utara.

Ia menemukan, masih banyak infrastruktur pelabuhan dan jembatan di Maluku Utara masih jauh dari memadai. Hal itu, membuat kondisi kehidupan warga jauh dari akses.

Sebab itu, ia mendorong—memperjuangkan pengembangan dan perluasan fasilitas transportasi laut di wilayah kepulauan tersebut.

“Di banyak daerah hasil pengawasan kami, masih ada wilayah yang bahkan tidak punya pelabuhan sama sekali. Ini sangat menyulitkan masyarakat,” ujar Graal, Minggu 13 April 2025, lalu saat meeting gagasan, bersama sejumlah awak media.

Menurutnya, tanpa pelabuhan dan jembatan yang layak, kehidupan masyarakat pesisir akan terus terkendala, terutama dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas dasar.

“Kalau kita bicara masa depan yang layak, maka pelabuhan dan jembatan harus tersedia. Minimal, kapal-kapal bisa berlabuh dengan aman dan nyaman. Ini menjadi konsen saya karena saya di Komite II,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusannya, Graal menyebut DPD RI saat ini tengah mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan. RUU ini akan menjadi dasar hukum penting untuk menghadirkan kebijakan dan alokasi anggaran khusus bagi wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

“Kita ingin negara punya perspektif baru: bahwa wilayah kepulauan tidak boleh terus-menerus diperlakukan sama dengan wilayah daratan. Butuh pendekatan yang berbeda, butuh keberpihakan,” kata Graal.

Ia juga menyoroti ketimpangan infrastruktur antara wilayah Jawa yang sudah mapan dengan jalan raya dan tol, sementara daerah seperti Maluku Utara masih kesulitan mengakses pelabuhan dengan standar dasar.

“Bahkan kita butuh pelabuhan standar nasional, kalau bisa internasional. Ini bukan soal mewah, tapi soal kebutuhan dasar masyarakat pesisir,” tegasnya.

Graal juga memastikan bahwa perhatian terhadap infrastruktur tidak hanya terbatas pada pelabuhan, tapi juga fasilitas transportasi lainnya yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

“Saya punya tanggung jawab menyuarakan ini di pusat. Supaya wilayah seperti Maluku Utara bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih adil,” pungkasnya.