Husain-Asrul Pastikan Benahi Birokrasi Jika Dipercayakan Pimpin Provinsi Maluku Utara

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Sultan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS), bertekad mendigitalisasikan semua urusan pemerintahan. Hal itu diungkapkan cawagub Asrul dalam kampanye di Lapangan Merdeka Kota Bacan, Halmahera Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.

Paslon nomor urut 1 itu optimis, digitalisasi sistem pemerintahan akan berpengaruh besar terhadap reformasi birokrasi. Selain itu, warga Malut juga bisa ikut mengawal jalannya pemerintahan. Langkah ini diyakini bisa meminimalisasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah lama merongrong tubuh pemerintahan di Malut.

“Itulah mengapa HAS Maluku Utara dengan tagline Turun Tangan Selamatkan Maluku Utara, kami ingin melakukan reformasi birokrasi yang besar. Di tubuh-tubuh birokrasi itulah terdapat korupsi-korupsi yang merugikan masyarakat. Seluruh tindakan korup itu dimulai dari tangan-tangan yang menduduki jabatan-jabatan di tingkat provinsi,” tukas Asrul.

“HAS punya komitmen besar. Seluruh proses reformasi birokrasi dimulai dengan digitalisasi. Tara ada lagi yang urus-urus kasana kong bakudapa amplop di bawah meja. Jangan coba-coba, berbahaya sangat itu. Dapa tau, kadis out,” tegasnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Malut itu bilang, komitmen itu juga ditegaskan dengan pernyataan pertama Sultan Husain usai keduanya mendaftarkan diri ke KPU Malut.

“Itulah kenapa setelah tong daftar Ou (sebutan untuk Sultan, red) bilang ‘ketika saya dan Asrul terpilih, saya meminta dengan hormat seluruh keluarga saya jangan ikut campur urusan pemerintahan’,” ucapnya.

Asrul juga mengingatkan para generasi muda soal peran mereka sebagai tonggak perubahan.

“Jangan pernah mundur sekalipun. Terus berjuang, apa yang anda pikir benar, lakukan. Jangan pernah disogok oleh orang lain, karena anda adalah pewaris negeri ini,” tandasnya.

Juru kampanye HAS, Muis Djamin, menyatakan perjuangan memekarkan daerah bertujuan untuk melepaskan diri dari kemiskinan, serta memperbaiki pelayanan kesehatan dan tata kelola pemerintahan yang cenderung korup. Ia bilang, saat ini yang harus dilawan adalah penjajah yang berada di tubuh birokrasi.

“Hari ini, bapak ibu sekalian, ide besar memperjuangkan pemekaran adalah terhindar dari kemiskinan serta pelayanan kesehatan yang memadai, serta melawan penjajahan yang saat ini berada di Maluku Utara. Mereka adalah orang-orang yang doyan dengan budaya korupsi,” ucap Muis di hadapan massa.

Sementara, Sultan Husain menyatakan keputusannya mencalonkan diri sebagai gubernur tidak terlepas dari sejumlah alasan. Di antaranya lantaran persoalan ketimpangan pembangunan mulai dari kesehatan, pendidikan, dan pelayanan birokrasi yang kurang sehat.

“Pentingnya memelihara adat dan aturan, dan karena masih banyak lagi para pejabat yang bermental korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Torang harus hilangkan yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme,” tandas Sultan.