Ilustrasi istimewa
Inspektorat Pulau Morotai mengungkap adanya indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa alias ADD di 88 desa yang tersebar di enam kecamatan.
Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Musriyana Nabiu, menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan audit terhadap tiga program utama yang dikelola desa-desa tersebut.
Program yang diaudit meliputi ketahanan pangan (Ketapang), bantuan langsung tunai (BLT), dan penerangan jalan umum (PJU).
“Karena di desa ada tiga bantuan, yaitu Ketapang, PJU, dan BLT, nanti nilai anggarannya kami sesuaikan lagi. Apakah sesuai atau tidak,” ujar Musriyana saat ditemui di Kantor Bupati, Jumat, 31 Januari 2025.
Untuk audit yang dilakukan di Kecamatan Morotai Utara dan Morotai Selatan, menurut ia, ditemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran.
“Iya, kami baru turun ke beberapa desa. Ada temuan, tapi arahnya ke mana nanti kami tindaklanjuti,” ungkap Musriyana.
Menurut mantan Kepala BKD Morotai itu, jika temuan audit berupa penyalahgunaan uang, maka akan direkomendasikan untuk dikembalikan.
“Kalau temuannya berupa uang harus dikembalikan. Kalau administrasi, kami lihat lagi apa yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa total anggaran dari ketiga program tersebut bervariasi di setiap desa. Namun, jika dihitung keseluruhan di 88 desa, nilai anggarannya bisa mencapai miliaran rupiah.
“Kami belum bisa rincikan karena masih menunggu data lengkap, tapi anggarannya besar,” katanya.
Penulis: Aswan Kharie
Satuan Brimob Polda Maluku Utara menggelar kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal di Ibu Kota…
Polisi menangkap total 18 pelaku judi sabung ayam dan judi dadu yang meresahkan warga di…
Di tengah proses pemulihan dan upaya penguatan operasional yang sedang dijalankan, PT Nusa Halmahera Minerals…
Laporan terbaru Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkap konflik berkepanjangan di Halmahera Timur, Maluku Utara. Wilayah…
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan…