Categories: News

JATAM Ungkap Jejaring Kuasa Perebutan Tambang Nikel di Halmahera Timur

Laporan terbaru Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkap konflik berkepanjangan di Halmahera Timur, Maluku Utara. Wilayah yang dahulu menjadi pusat kehidupan masyarakat adat Maba Sangaji itu kini berubah menjadi arena perebutan kepentingan antara korporasi tambang nikel, jaringan modal-politik, dan aparat negara.

“Masuknya industri nikel telah menghancurkan ruang hidup warga. Hutan adat digunduli, sungai tercemar lumpur merah, dan lahan pangan tradisional hilang,” kata Julfikar Sangaji, Dinamisator JATAM Maluku Utara, usai peluncuran laporan tersebut, Senin, 10 November 2025.

Menurut Julfikar, janji pemerintah soal hilirisasi nikel hanya menjadi retorika. Di lapangan, yang terjadi justru “keruntuhan ekosistem dan hilangnya sumber penghidupan.” Petani, nelayan, dan pengolah sagu kini kehilangan tanah serta harga diri mereka.

Protes warga yang menuntut keadilan justru dibalas dengan represi. “Warga dikriminalisasi, ditangkap, diintimidasi, bahkan ada yang dipenjara karena membela lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, di tingkat korporasi, konflik tak kalah panas. Sejumlah perusahaan tambang nikel saling serang melalui laporan polisi, manipulasi tapal batas, hingga sengketa izin. Kasus antara PT Position dan PT Wana Kencana Mineral menjadi contoh paling mencolok dari tumpang tindih izin yang menelanjangi kolusi antara modal dan birokrasi negara.

“Negara absen melindungi rakyat. Justru cenderung berpihak pada kepentingan modal besar,” tegas Julfikar.

JATAM menyoroti bahwa di balik konflik tambang di Halmahera Timur, terdapat jejaring bisnis lintas negara—dari Jakarta hingga Beijing—yang mengamankan rantai pasok nikel global. Laporan itu juga menyingkap keterlibatan jaringan politik dan militer yang mempersempit ruang gerak masyarakat adat.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya tanah dan air, tapi juga masa depan orang Halmahera. Jika keadilan harus diperjuangkan hari ini, suara dan perlawanan dari Maba Sangaji adalah titik awalnya,” pungkas Julfikar.

redaksi

Recent Posts

Eks Bendahara Desa Wai Ipa Jadi Buron, Polisi Lanjutkan Usut Korupsi Dana Desa Rp400 Juta

Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, kembali melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dana desa (DD) di Desa…

15 jam ago

Tiga Kelas SDN Kawalo Terbakar, Kemendikbud Siapkan Bantuan Revitalisasi

Tiga ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku…

16 jam ago

5 Alasan Orang Maluku Utara Gemar Berdebat Sepak Bola

Setiap daerah memiliki cara menikmati pertandingan sepak bola, tak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Orang Maluku…

17 jam ago

Plaza Gamalama Ternate Disiapkan Jadi Mal Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, mulai mematangkan rencana pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan memanfaatkan…

18 jam ago

Kajati Sufari Bekali Peserta PBJ, Tekankan Good Governance hingga Pencegahan Korupsi di Malut

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari, memberikan materi tentang penyamaan persepsi dalam penanganan persoalan…

20 jam ago

Sekolah di Taliabu Alami Kebakaran, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta

Sebanyak tiga ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau…

2 hari ago