Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Ternate mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, agar mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) secara merata ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara tanpa tebang pilih.
Desakan ini muncul setelah pemerintah provinsi hanya merealisasikan pencairan DBH untuk Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar) senilai Rp19 miliar.
“Kami menilai DBH memiliki urgensi yang sama bagi semua daerah. Pemerintah harus memastikan pencairannya dilakukan secara adil, bukan hanya untuk Halut dan Halbar,” ujar fungsionaris MD KAHMI Kota Ternate, Jainudin Ali, Kamis, 27 Maret 2025.
Jainudin mengingatkan bahwa dalam pertemuan dengan para kepala daerah usai pelantikan, Gubernur Maluku Utara sempat berjanji akan mencairkan DBH untuk seluruh kabupaten/kota. Namun, hingga kini janji tersebut belum terealisasi sepenuhnya.
Sebagai warga Kota Ternate, lanjutnya, pihaknya berharap DBH untuk Kota Ternate juga segera dicairkan sebagaimana yang telah diberikan kepada Halut dan Halbar.
“KAHMI Kota Ternate akan terus mengawal dan memastikan janji gubernur terkait pencairan DBH ini benar-benar direalisasikan,” tegasnya.
Diketahui, pencairan DBH untuk Halut dan Halbar dilakukan untuk mengaktifkan kembali layanan BPJS yang sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran. Namun, KAHMI Kota Ternate menilai kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya berfokus pada daerah tertentu, melainkan diterapkan secara merata bagi seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
“Kami meminta gubernur menerapkan kebijakan yang adil. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap daerah lain,” tambah Jainudin.
MD KAHMI Kota Ternate menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemprov Maluku Utara agar tetap berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat di provinsi tersebut.