Diskusi publik yang digelar di lokasi Festival Teluk Jailolo (FTJ) Halmahera Barat. Foto: Istimewa
Isu korupsi menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik bertajuk “Membangun Halmahera Barat, Antara Harapan Pembangunan dan Realitas Korupsi” yang digelar oleh Koalisi Pemuda Peduli Halbar, Rabu malam, 24 September 2025, di Kedai Camar, lokasi Festival Teluk Jailolo (FTJ).
Diskusi yang berlangsung mulai pukul 21.30 WIT itu menghadirkan tiga narasumber kunci, yaitu Kapolsek Jailolo IPTU Latita, Wakil Ketua I DPRD Halbar Rustam Fabanyo, dan Kabag Humas Pemda Halbar Ramli Naser. Masing-masing memberikan pandangan dari sisi penegakan hukum, kebijakan legislatif, hingga komunikasi pemerintahan.
Dalam paparannya, IPTU Latita menyoroti proses hukum dalam penanganan kasus korupsi yang dinilai cukup kompleks dan memakan waktu panjang. Ia menjelaskan bahwa di Maluku Utara, termasuk Halmahera Barat, praktik korupsi umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan anggaran, serta suap menyuap.
“Tahapan penanganan korupsi tidak singkat. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara. Dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka,” jelas Latita, yang pernah menjabat sebagai penyidik di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara penegak hukum dan masyarakat dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterlibatan lembaga audit seperti BPKP disebut krusial dalam mengidentifikasi kerugian negara.
Sementara itu, Rustam Fabanyo dari DPRD Halbar mengangkat pentingnya pengawasan terhadap program pembangunan daerah. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengontrol jalannya pemerintahan agar pembangunan tidak terjebak dalam praktik-praktik korupsi yang merugikan publik.
Dari sisi pemerintah daerah, Ramli Naser menyampaikan bahwa Pemda Halbar terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Ia menyebut, transparansi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan.
Diskusi publik ini menjadi ruang reflektif bagi warga Halmahera Barat untuk menakar sejauh mana pembangunan berjalan dan bagaimana tantangan korupsi bisa dihadapi bersama. Para peserta yang didominasi kalangan pemuda terlihat antusias mengikuti jalannya diskusi hingga selesai.
DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi memberikan ultimatum terhadap PT. Wijaya Karya (Wika) atas pekerjaan…
Penerapan Mobile Parking System (MPS) yang sebelumnya diuji coba oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate,…
Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur, Maluku Utara, menyebut Aditya Nahafi (27), tersangka kasus pembunuhan terhadap…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Aneka Tambang (Antam) dan…
Pustaka Insani Institute Kabupaten Halmahera Timur sukses menggelar kegiatan Dialog dan Ngobrol Buku sekaligus mengampanyekan…
Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perhubungan menargetkan pemasangan 3.600 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di…