News

Kepala DP3A Maluku Utara Mengaku Memberikan Uang Simpanan 500 Juta kepada AGK

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menghadirkan 7 orang saksi dalam kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Rabu, 12 Juni 2024.

Dari 7 orang saksi, 1 di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DP3A) Musyrifah Alhadar.

Kepala DP3A Musrifah Alhadar dalam memberikan kesaksian di Persidangan mengakui memberikan uang hingga ratusan juta rupiah.

“Saya diperintah Gubernur untuk memberikan uang waktu itu. Beliau (AGK) saat itu berada di Jakarta yang hendak melakukan pengobatan,” jelas Musrifah.

Musrifah menyebut ia ditelpon Ramadhan karena AGK mau bicara dengannya. Saat itu ia memberikan puluhan juta.

“Waktu itu saya kirim dengan nilai berbeda-beda mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 30 juta,” akuinya.

Musrifah bilang, selain itu, suaminya Ridwan Arisan, mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, diperintahkan menghadap terdakwa Gubernur AGK, karena AGK meminta uang.

“Saya diperintahkan oleh suami saya (Ridwan) untuk memberikan uang Rp 500 juta dalam bentuk tunai. Uang itu adalah simpanan pribadi kami, diberi untuk kepentingan AGK,” pungkasnya.

—-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

cermat

Recent Posts

Bikin Macet, Parkir Tepi Jalan di Kota Ternate Tuai Kritik

Kebijakan parkir tepi jalan di pusat perkotaan Ternate, Maluku Utara menuai kritik. Penataan parkir tersebut…

4 jam ago

Polisi: Banyak Pihak Akan Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Halsel

Polisi memastikan terdapat banyak pihak yang akan menjadi tersangka dalam kasus aktivitas pertambangan emas ilegal…

4 jam ago

Kolaborasi Mewujudkan Desa Berdaya Melalui Depot Air Minum Program PT NHM

Masyarakat Desa Barumadehe di Kecamatan Kao Teluk, Halmahera Utara, Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas kehadiran…

5 jam ago

Badan Kehormatan DPRD Malut Pastikan Proses Kode Etik Ketua Komisi II Terus Berlanjut

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa proses penanganan…

6 jam ago

Karyawan PDAM Cabang Galela Cekcok dengan Direkturnya

Karyawan atau staf di PDAM Cabang Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, cekcok dengan Dirut…

8 jam ago

Temu DPR RI, Galela dan Loloda Minta Dukungan Dimekarkan Jadi Daerah Otonomi Baru

Kecamatan Galela dan Loloda di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, meminta dukungan untuk percepatan menjadi…

8 jam ago