Komitmen Dukung Pembangunan Berkelanjutan, NHM Hadiri Konsultasi Publik KLHS RPJMD

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

NHM berpartisipasi dalam kegiatan Konsultasi Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, yang digelar sebagai kelanjutan dari forum sebelumnya pada Mei 2025.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara ini, NHM diwakili oleh Supervisor Sustainable Development Departemen NHM Peduli, Salim Ahmad, serta Rifaldy Limatahu dari Departemen Health, Safety and Environment.

Penyusunan KLHS RPJMD bertujuan memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan. Melalui konsultasi publik ini, pemerintah daerah berupaya mengidentifikasi isu-isu strategis lingkungan yang perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, yang hadir mewakili Gubernur Sherly Laos, memberikan apresiasi kepada NHM atas kontribusinya dalam penyusunan KLHS.

“Terdapat 15 OPD yang belum mengirimkan data sama sekali. Dari sisi mitra pembangunan, baru satu perusahaan yaitu NHM yang telah berkontribusi. Ini harus menjadi perhatian serius. KLHS yang disusun tidak akan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran jika tidak didukung oleh data yang valid, lengkap, dan terkini dari semua sektor terkait,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, Salim Ahmad menegaskan komitmen NHM untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan, baik di wilayah lingkar tambang maupun secara luas di Provinsi Maluku Utara.

“Komitmen ini telah kami wujudkan melalui berbagai program bantuan sosial dan kegiatan filantropi yang konsisten dilaksanakan oleh perusahaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “NHM percaya bahwa sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.”