Kuasa Hukum Bupati Halmahera Selatan, Rahim Yasim. Foto: Samsul/cermat
Kuasa Hukum Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik akan mengambil langkah hukum terhadap Tim Investigasi yang menilai ijazah Usman memiliki 17 kejanggalan. Terutama karena mengarah adanya pemalsuan.
Tim Investigasi yang dibentuk Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Maluku Utara ini, dinilai tidak memiliki kompeten dalam menyelidiki keabsahan ijazah milik Bupati Halmahera Selatan itu.
Usman Sidik melalui Kuasa Hukumnya, Rahim Yasim menegaskan, Tim Investigasi itu cacat hukum. Karena tim yang telah dibentuk itu tidak memiliki kompeten.
“Selain itu, tidak punya wewenang untuk melakukan investigasi soal itu. Karena mereka ini bukan lembaga negara, mereka ini pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang sebenarnya sudah ada putusan hukum,” kata Rahim, Rabu, 25 Oktober 2023.
Walau begitu, ia mengaku pihaknya masih menunggu temuan resmi dari investigasi tersebut seperti apa. “Tetapi tentunya kami juga mengambil langkah hukum,” tegas Rahim.
Kandidat Doktor Universitas Trisakti ini, juga menanggapi tim investigasi yang meminta Kepsek mengeluarkan surat rekomendasi berkaitan dengan ijazah Bupati Usman, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena diduga bukan diterbitkan SMA Muhammadiyah Kota Ternate. Menurut Rahim, jika hal itu dilakukan maka urusan ini akan berlangsung panjang.
“Jika dilakukan tentu itu fatal. Saya pastikan ini akan saya langsung buat laporan di Polda Maluku Utara,” ucapnya.
Tim Investigasi juga diketahui merekomendasikan kepada PWM menonaktifkan Kepala SMA Muhammadiyah Kota Ternate, Nursani Samaun demi kepentingan investigasi lebih lanjut.
——
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara memastikan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE)…
Oleh: WDGafoer “Pulaskah tidurmu malam ini, Putri Malu-Ku?” Apakah mimpimu masih tentang aku atau kita…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33…
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mendesak pemerintah daerah bersama DPRD…
Persistensi DPD RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan memasuki lembaran baru. Pada Kamis, 25…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menjerat mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, dengan pasal berlapis…