Menteri ATR/BPN Paparkan Capaian Kinerja hingga Triwulan III 2025 di Hadapan Komisi II DPR RI

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan progres capaian kerja kementerian hingga triwulan III dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin, 24 November 2025. Salah satu capaian yang disampaikan adalah penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan yang telah mencapai 99,45% per November 2025.

“Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan, dari target 2.002 kasus, telah terselesaikan 1.991 kasus atau 99,45%, dengan proyeksi tuntas 100%,” ujar Menteri Nusron dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis yang dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program Akses Reforma Agraria telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK), atau 93,27% dari target 9.542 KK. Adapun untuk program pendaftaran tanah ulayat, target 15 bidang telah terlampaui dengan terealisasinya 17 bidang atau 113,33%.

“Kami berharap dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan di tahun 2025 dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta terus mendapatkan dukungan dan pendampingan dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,” kata Menteri Nusron menutup laporannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan komitmen Komisi II untuk mendukung program-program kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN. “Komisi II DPR RI senantiasa berkomitmen untuk mendukung penuh apa yang akan dikerjakan para mitra kerja kita, termasuk dukungan anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya.

Rapat ini turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta satuan kerja daerah yang mengikuti secara daring, baik dari Kantor Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.