Jhon Tiala, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai. Foto: Aswan Kharie/cermat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membuka peluang kerja sama dengan pengusaha perikanan asal bitung untuk menghadirkan kapal penangkap ikan di perairan Morotai.
Namun, kerja sama tersebut akan disertai syarat, yakni wajib mempekerjakan minimal 50 persen tenaga kerja lokal.
Kepala DKP Morotai, Jhon Tiala, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Ke depan mungkin kami berencana bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha Bitung untuk datangkan kapal-kapal penangkap, tapi dengan syarat harus mempekerjakan masyarakat Morotai paling tidak 50 persen,” kata Jhon ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin, 23 Februari 2026.
Selain kewajiban menyerap tenaga kerja lokal, ia bilang, hasil tangkapan tidak lagi langsung dibawah keluar daerah. Ikan yang ditangkap diharapkan dapat dikelola di Morotai guna memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Hasil tangkapan itu tidak lagi dibawa atau dijual keluar dari Morotai. Dan ini sudah saya sampaikan ke bupati,” tegasnya.
Saat ini, kata dia, kontribusi terbesar PAD dari sektor perikanan masih didominasi satu perusahan, yakni Harta Samudra. Pihaknya menilai kehadiran perusahaan baru akan menciltakan persaiangan yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami optimis bahwa ketika ada perusahan baru selain Harta Samudra, mungkin kedepan akan lebih baik, karena kemarin penyumbang PAD terbesar itu hanya satu perusahan,” jelasnya.
Selain rencana kerja sama, DKP juga terus mengoptimalkan sumber PAD yang telah berjalan, seperti sewa sarana dan prasarana (saspras) serta retribusi hasil laut yang keluar dari Morotai.
“Kami selain sewa saspras yang sudah berjalan sejak tahun kemarin, juga menarik retribusi dari hasil laut yang keluar dari Morotai. Sehingg dengan berbagai langkah tersebut, kami menargetkan PAD Morotai tahun ini dapat melampaui capian sebelumnya yang telah menembus angka lebih dari Rp2 miliar,” tutupnya.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halmahera Utara resmi menuntaskan penanganan kasus dugaan Penambangan Emas Tanpa…
Dinamika politik internal Partai Golkar Maluku Utara mulai menghangat. Salah satu kandidat kuat Ketua DPD…
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dilaporkan oleh istrinya berinisial L ke…
Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui pemanfaatan potensi lokal di berbagai daerah. Di…
Oleh: Aswan Kharie, Jurnalis cermat Saya lahir dan besar di Desa Daruba, Pulau Morotai, Maluku…
Anggota DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, Moh Akbar Mangoda, menilai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK…