Ombudsman Dorong Kolaborasi Lintas Lembaga Wujudkan Pelayanan Listrik Prima di Maluku Utara

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di sektor kelistrikan.

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik bertema “Urgensi Koordinasi, Kerjasama, dan Jaringan Kerja Stakeholders Kelistrikan dalam Pelayanan Prima” yang digelar di Ternate, Kamis, 6 November 2025.

Hery menyoroti masih adanya desa dan rumah tangga di pelosok Maluku serta Maluku Utara yang belum menikmati aliran listrik secara penuh. Berdasarkan data PLN, rasio desa berlistrik di Maluku baru mencapai 89,5 persen, sementara di Maluku Utara sebesar 93,8 persen.

“Masih ada desa yang sudah masuk kategori berlistrik, tetapi warganya belum menikmati listrik karena keterbatasan sarana distribusi, terutama di wilayah hutan dan kepulauan,” ujarnya.

Sebagai solusi, Hery mendorong percepatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti PLTS dan co-firing biomassa di PLTU. “Desentralisasi pembangkit listrik berbasis EBT merupakan langkah strategis agar seluruh masyarakat dapat mengakses energi tanpa bergantung pada infrastruktur konvensional,” katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, menyampaikan bahwa PLN terus memperluas layanan listrik hingga ke wilayah terluar.
“Dari total 196 pulau berpenghuni, 160 di antaranya telah berlistrik. Kami berupaya agar seluruhnya dapat menikmati listrik 24 jam, terutama melalui dukungan EBT,” jelasnya.

Manager UP3 Ternate, Mufid Arianto, menambahkan bahwa kolaborasi dengan Ombudsman penting untuk menjaga transparansi dan kualitas pelayanan pelanggan. “Kami terus bertransformasi melalui digitalisasi dan penguatan sistem pengaduan agar layanan lebih cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Menutup diskusi, Hery menegaskan komitmen Ombudsman untuk terus melakukan pengawasan dan kajian cepat terhadap pemanfaatan EBT di Maluku Utara.

“Kami ingin memastikan seluruh warga, bahkan di pelosok, mendapatkan hak yang sama atas energi listrik, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.