Pastikan Pilkada Berjalan Secara Baik, Bawaslu Halut Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di gedung Greenland Tobelo, Kamis, 26 September 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris bersama anggota, Ketua KPU Halut Abdul Jalil Jurumudi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Halut Rusni Ibrahim menyebutkan, kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, melainkan memiliki tujuan untuk fungsi pengawasan. Apalagi tahapan kampanye sudah dimulai pada tanggal 25 dan akan berlanjut sampai 60 hati ke depannya.

“Tentu sebagai pengawas, kami sangat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh paguyuban. Tujuannya agar Bawaslu dan semuanya dapat mengawal secara bersama. Besar harapan kami agar pengawasan melekat ini bukan hanya pekerjaan Bawaslu saja, melainkan pengawasan untuk kita semua,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris menyebutkan bahwa kegiatan ini sebagai bagian dalam rangka untuk mengkonsolidasikan demokrasi yang melibatkan semua pihak. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk membangun kerja sama mendukung agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

“Agenda kami adakan dengan tema pengawasan partisipatif, melibatkan semua pihak terkait. Bicara kekuatan, kami sangatlah terbatas, maka kami butuh semua pihak untuk terselenggaranya pilkada dengan baik dengan ikut bersama mengawasinya,” jelasnya.

Ia bilang, Pilkada yang akan dilalui penuh dengan dinamikanya, dan potensi ada turbulensi dan ada gesekan. Menurutnya, semua harus menjadi bagian dari penyejuk dan pencerah sehingga pilkada benar berjalan dengan baik.

“Baru awal kampanye sudah ada terkait pelanggaran kampanye. Mudahan laporan yang masuk itu laporan yang terakhir dan tidak beruntun terus di masa kampanye yang akan berlangsung kedepan,” ucapnya.

Dirinya berpesan kepada semua tokoh masyarakat di Halut agar menjadi bagian memberikan kesejukan bagi masyarakat. Dimana dalam menghadapi isu besar pertama terkait netralitas ASN.
“Sudah banyak laporan yang masuk dalam proses,” jelasnya.

Ditambahkannya, isu SARA pun harus ditepis dan tidak berkembang di Halut. Begitupun terkait dengan politik uang, harus dicegah.

“Politik uang sangat merusak proses demokrasi. Politik uang bukan pendekatan demokrasi lagi tapi sangat pragmatis sehingga harus dilakukan pengawasan,” ungkapnya.