Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly. Foto Sansul S/cermat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate, Maluku Utara, pekan depan menjadwalkan pemeriksaan kepada Kepala Satuan (Kasat) Pol-PP Kota Ternate, Fandi Mahmud.
Pemeriksaan ini untuk membuktikan adanya dugaan penyampaian petisi anggota Satpol-PP Kota Ternate ke Wali Kota Ternate beberapa hari kemarin sesuai dengan pemberitaan media.
“Sementara ini kita (BKPSDMD) sedang menindaklanjuti petisi itu dengan melakukan pemeriksaan terhadap yang mengajukan petisi dari perwalikan 130 orang, dan pekan depan Kasatpol-PP kami jadwalkan periksa juga sebagai teradu dalam petisi,” ucap Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly, kepada wartawan, Rabu (24/11).
Terkait dugaan petisi itu jika terbukti benar, maka ia mengaku akan ada pemberian sanksi. Ia menyebut ASN itu punya mekanisme, sesuai PP 94 terkait disiplin pegawai. Namun jika arah masalah ini lebih ke kinerja, maka harus digunakan PP 46 sebagai indikator penilian kinerja seorang pejabat pimpinan tinggi pratama.
“Nanti dilihat perkembannya termasuk juga dengan staf-staf yang mengajukan. Dan jika ada indikasi para staf ini tak benar maka kami harus hukum juga ke mereka (staf), sehingga bukan hanya pimpinannya tapi bawahannya juga kena,” jelasnya.
Ia menjelaskan, akan ada pemeriksaan lanjutan, misalnya ada dugaan indikasi pelanggaran, maka pihaknya bakal ajukan masalah ini ke Inspektorat.
“Jika sudah di Inspektorat, berarti nanti ranahnya bukan hanya pembinaan, tetapi ada rekomendasi apalagi yang diberikan ke kepala daerah, dan itu akan ditindaklanjuti. Jika arah tindaklanjuti disiplin kita tegakan disiplin, namun jika arahnya penyalagunaan wewenang berarti harus ada pembinaan dari Wali Kota,” pungkasnya.
Sedangkan Kasatpol-PP Ternate, Fandi Mahmud, saat dikonfirmasi mengaku pada intinya dirinya sebagai ASN siap menyesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku. (SAR)
Partai Demokrat Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar aksi lingkungan bertajuk Gerakan Langit Biru Indonesia…
Perselisihan hubungan industrial antara 10 pekerja dan PT Position di Maluku Utara resmi diselesaikan secara…
Penggunaan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Maluku Utara terus berkembang.…
Seorang pemuda asal Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, dilaporkan hilang…
Pemerintah pusat mengucurkan dana Rp397,8 miliar kepada Maluku Utara pada 2026. Dana yang bersumber dari…
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggandeng Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku…