News

Pekerjaan Dermaga Sulamadaha-Hiri Tak Selesai, CV Fikram Putra akan Didenda

Pekerjaan tahap ketiga pembangunan talud penahan ombak dan tetrapod dermaga penyeberangan Sulamada-Hiri oleh Dinas PUPR Kota Ternate, Maluku Utara, tidak selesai tepat waktu.

Proyek yang dikerjakan CV Fikram Putra menggunakan anggaran APBD-P tahun 2023 senilai Rp 2,2 miliar sejak 7 Agustus 2023 ini sesuai dengan kontrak harus selesai pada pada 24 Desember 2023 kemarin.

Hanya saja, sampai batas waktu yang disepakati, proyek tahap III tersebut tak kunjung selesai dengan menyisakan 50 buah tetrapod yang belum dicetak.

“Ada keterlambatan di percetakan tetrapod-nya. Tapi progres terakhirnya itu sudah 86 persen,” ungkap Kabid Tata Ruang dan Tata Lingkungan PUPR Kota Ternate, Junaidi ST, pada Selasa, 9 Januari 2023.

 

Junaidi mengatakan, dari keterlambatan tersebut, pihaknya pun memberikan adendum waktu dan kesempatan kepada CV Fikram Putra untuk menyelesaikan.

“Karena kalau tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan juga nanti akan terbengkalai, tapi nanti akan dikenakan denda dan adendum waktu sampai dia menyelesaikan percetakan beton,” jelasnya.

“Tetapi, intinya pekerjaan fisik di laut untuk penimbunan batu kosong dan diatur brekwater itu sudah selesai, cuma item percetakan beton tetrapod di tahun ini ada 113. Sementara yang baru dicetak 60 buah dan masih tersisa 50-an yang harus diselesaikan,” sambung Junaidi.

Selama proses penyelesaian pekerjaan, menurut Junaidi, setiap hari dalam keterlambatan itu akan dikenakan denda yang akan dihitung sesuai kesepakatan kontrak.

“Di kontrak itu kan dihitung 1 per mil dari sisa nilai kontrak yang belum dilaksanakan. Misalnya kalau dia sudah selesai 90 persen, berarti dia masih kurang 10 persen. Nanti 10 persen dari nilai kontrak itu dapat berapa, baru 1 per 1000 dari nilai itulah nominal denda per hari,” papar Junaidi.

Sementara itu, adendum sebagaimana aturan Perpres 12 dan Permen 12 tahun 2021 itu bisa diberikan kesempatan sampai 50 hari.

“Prinsipnya, kalau dia selesaikan lebih cepat lebih bagus. Tapi kita kasih dia waktu kesempatan pertama itu 50 hari dan setian hari dalam keterlambatan itu kita kasih denda,” pungkasnya.

——–

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Rian Hidayat Husni

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

8 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

9 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

9 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

13 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

15 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

16 jam ago