Pemda Halbar Akan Dilaporkan ke Mendagri Buntut Tak Cairkan Sisa Hibah Pilkada

Komisioner KPU Halmahera Barat (Halbar) akan menyurati Mendagri Tito Karnavian terkait keterlambatan pencairan sisa hibah Pilkada 2024 yang tak kunjung direalisasikan Pemda Halmahera Barat.

Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) antara Pemda dan KPU Halbar disebutkan total hibah pelaksanaan Pilkada 2024 senilai Rp26 miliar, namun baru dicairkan 14,1 persen atau senilai Rp5 miliar.

Baca Juga: Hibah Pilkada 2024 Belum Dicairkan 100 Persen, KPU Halbar: Bupati Main-main

Ketua KPU Halmahera Barat Babul Mansyur Saifuddin mengaku molornya pembayaran hibah tersebut lantas berdampak pada kas mereka bahkan dapat mengganggu tahapan Pilkada 2024.

“Sisa anggaran di kas KPU dengan beban pembayaran gaji PPS dan sekretariat PPS yang kini memasuki bulan ketiga, jelas tidak akan mampu dibiayai. Belum lagi ditambah operasional,” kata Babul dalam keterangannya kepada cermat, Rabu, 24 Juli 2024.

Dengan begitu, bersama komisioner lainnya, Babul menyatakan siap menindaklanjuti masalah tersebut ke pihak Mendagri.

“Saya bersama empat komisioner akan menindaklanjuti masalah ini kepada Mendagri mengingat kondisi keuangan KPU berpotensi menghambat tahapan Pilkada kali ini,” cetusnya.

“Jadi kalaupun gaji PPS tidak terbayar dengan anggaran yang ada, maka kami lima komisioner akan membuat surat kesepakatan bersama dengan pemda yang isinya menerangkan bahwa pemda tidak mampu memfasilitasi pencairan dana hibah 100 persen. Surat tersebut nantinya akan kami tindaklanjuti ke Mendagri sebagai dasar,” tambah dia.

Padahal kata dia, Bupati Halmahera Barat, James Uang sebelumnya dalam pertemuan bersama KPU sudah berjanji akan mencairkan dana hibah yang tersisa pada Selasa, 23 Juli 2024 lalu.

“Hasil pertemuan kami dengan Bupati itu tanggal, 23 Juli 2024, kemarin akan dibayarkan. Tapi sampai sekarang belum juga diselesaikan. Ini artinya, Bupati main-main dengan anggaran pilkada,” ucapnya.