Anggaran hibah untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 di Halmahera Barat, Maluku Utara, hingga kini belum dicairkan sepenuhnya. Pemda Halbar pun dinilai main-main soal anggaran Pilkada.
Ketua KPU Halmahera Barat Babul M Saifuddin mengatakan, total besaran hibah yang harus diterima KPU adalah Rp26 miliar, namun saat ini baru cair 14,1 persen atau sekitar Rp5 miliar.
“Artinya, saat ini masih tersisa Rp21 miliar yang belum dicairkan oleh Pemda Halmahera Barat,” kata Babul, Selasa, 23 Juli 2024.
Babul menyebut Pemda Halmahera Barat sebelumnya berjanji akan membayarkan sisa hibah tersebut pada Selasa kemarin, hanya saja belum juga dicairkan.
“Hasil pertemuan kami dengan bupati disepakati bahwa hari ini akan dibayarkan, tetapi sampai sekarang belum. Artinya menurut kami bupati main-main dengan anggaran Pilkada,” ucapnya.
Terlambatnya pencairan sisa anggaran hibah Pilkada, menurut Babul, juga dialami Bawaslu Halbar. “Pihak Bawaslu baru menerima sebesar Rp4 miliar dari nilai keseluruhan,” ujarnya.
Kendati demikian, menurut ia, KPU Halmahera Barat sejauh ini tetap melaksanakan kegiatan meski sisa anggaran hibah masih molor.
“Sejauh ini kegiatan masih jalan, walaupun hibah dari Pemkab Halbar belum cair 100 persen kita manfaatkan yang cair kemarin,” ujarnya.