Pemilu yang Tak Memilukan

Oleh: Rahmat R. Souwakil*

 

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah memasuki tahapan yang menentukan, yakni tahapan kampanye. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat penting bagi peserta pemilu atau calon legislatif petahana untuk ‘’berdiri’’ dari kursi yang selama didudukinya untuk menyapa masyarakat dalam rangka menawar-mengulang janji kepada masyarakat, sedangkan bagi pendatang baru (yang baru caleg) kampanye merupakan tahapan penting untuk mengajak masyarakat dengan segala kemampuan yang dimiliki agar mempengaruhi masyarakat agar bisa memilihnya menjadi wakil rakyat di 2024 kelak.

Kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka (18) PKPU 15/2023). Dengan keterbatasan waktu pelaksanaan kampanye pemilu 2024 yang hanya 75 hari (28 November 2023- 10 Februari 2024) maka waktu pelaksanaan kampanye bisa digunakan semaksimal mungkin oleh peserta pemilu untuk menciptakan kampanye yang bersih, sehat dan tidak menciptakan disharmoni di masyarakat.

Secara umum, ada tiga tipologi kampanye yang biasanya digunakan pada masa pemilu. Pertama, kampanye positif, yakni kampanye dengan cara mengeksplorasi ragam kelebihan, kekuatan, kesuksesan, capaian program, gagasan kandidat; kedua kampanye negatif biasanya kampanye dengan cara menyerang lawan (attacking campaign) dengan tujuan menurunkan tingkat kepercayaan publik pada mereka; ketiga, kampanye hitam, dominannya dengan menggunakan rumor, gosip, desas-desus, dan beragam informasi lain yang tidak bisa dikonfirmasi ataupun diverifikasi. (Gun Gun Heryanto, Kompas 01/12/2023).

Peserta pemilu dituntut benar-benar bisa mematuhi komitmennya untuk melaksanakan kampanye yang damai dan berkeadaban atau kampanye positif pada masyarakat. Dengan cara menawarkan visi-misi dan program yang bisa dinalar masyarakat. Peserta pemilu harus bisa menahan emosi untuk menyebarkan informasi hoax dan informasi negatif lawan politiknya dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan dan menciptakan konflik dalam masyarakat.

Jika dihitung-hitung, waktu kampanye di 2024 sangat singkat dibandingkan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Jika pemilu 2019 dilaksanakan sekitar tujuh bulan (23 september 2018-13 April 2019) masih saja ditemukan konflik terjadi dimana-mana, politisasi isu Sara maka saya bisa berasumsi potensi konflik pada pemilu 2024 semakin besar dengan keterbatasan waktu.

Hal ini dikarenakan hasrat peserta pemilu yang besar untuk melaksanakan kampanye tak sebanding dengan keterbatasan waktu untuk kampanye. Belum ditambah dengan netralitas penyelenggara pemilu yang tidak tegas dalam melakukan pengawasan maka bisa semakin memperpanjang konflik yang terjadi pada masa kampanye.

Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak kedua, setalah pada 2019 dilaksanakan pemilu serentak untuk pertama kalinya. Pemilu serentak di Indonesia sebagaimana dikatakan Ramlan Surbakti sebagai pemilu terbesar di dunia. “Pemilu terbesar di dunia adalah pemilu di India… Akan tetapi pemilu terbesar di dunia yang diselenggarakan dalam satu hari adalah pemilu Indonesia.

Indonesia mengadopsi susunan negara kesatuan yang menjamin otonomi seluas-luasnya pada provinsi dan kabupaten/kota, sistem perwakilan politik yang “hampir” bikameral, dan bentuk pemerintahan demokrasi presidensial, maka pemilu yang diselenggarakan tak hanya pemilu legislatif tetapi juga pemilu kepala pemerintahan baik pada tingkat nasional maupun daerah” (Kompas; 4/12/2021).

Maka, resiko yang ditanggung penyelenggara pemilu sangatlah besar, dan bahkan sampai jatuh korban yang tak sedikit. Total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit pada pemilu serentak 2019 (Kompas.com). Belum ditambah dengan sejumlah konflik yang terjadi di beberapa wilayah akibat beredarnya berita bohong.

Olehnya itu, harapan untuk menciptakan pemilu damai dan menggembirakan pada pemilu 2024 menjadi suatu keniscayaan, karena penyelenggara pemilu sudah bisa memetakan segala resiko sekaligus mempersiapkan jalan keluarnya dengan mengambil pelajaran pada pemilu serentak 2019.

Pemilu Nan Naik Kelas

Kini tinggal beberapa bulan lagi masyarakat akan memilih pemimpin untuk menahkodai negara-bangsa untuk lima tahun ke depan. Lima tahun ke depan sudah pasti akan menghadapi berbagai tantangan yang dinamis dan kompleks dan harus membutuhkan pemimpin yang tak hanya bermodalkan ‘’tiket emas ‘ ’dari penguasa, tapi pemimpin lima tahun ke depan harus bisa menggunakan akalnya agar bisa membawa negara-bangsa keluar dari masalah yang dihadapi untuk mensejahterakan masyarakat. Dan masa kampanye ini menjadi momentum yang tepat agar masyarakat bisa menilai calon pemimpinya sebelum menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.

Saatnya pemilu 2024 harus naik kelas dari pemilu yang memilukan menjadi pemilu yang menggembirakan, bukan hanya dalam hal teknis menggunakan hak pilih tapi bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar menggunakan kuasanya untuk membawa masyarakat ke kehidupan yang lebih baik.

Salah satu jalan menuju pemilu naik kelas adalah dimulai dari kampanye. Peserta pemilu harus bisa mengubah cara berkampanye dengan menghadirkan kampanye positif dengan menawarkan visi-misi dan program partai secara jujur dan adil tanpa harus merasa takut dan galau tidak terpilih.

Sudah saatnya kampanye negatif dan kampanye hitam ditinggalkan karena akan melahirkan konflik dan pemimpin yang dihasilkan dari kampanye negatif dan kampanye gelap tidak bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi sebaliknya akan melahirkan pemimpin yang lebih memperhatikan ‘’isi kantongnya’’ dari pada kepentingan umum. Dengan menghadirkan kampanye yang positif selama 75 hari, maka pemilu yang riang gembira bisa diwujudkan tanpa harus merasa pilu diakhir pemilu. Tabea®

—–

*Penulis penggiat demokrasi di Serambi PILAS Institut