Pemprov Malut Siapkan Infrastruktur Desa Mandiri di Wilayah PSN, Kerusakan Lingkungan Terabaikan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara rencana menyiapkan infrastruktur pendukung pengembangan desa mandiri di Obi, Halamahera Selatan dan Weda, Halmahera Tengah, yang merupakan wilayah proyek strategis nasional (PSN).

“Kita berdayakan desa disekitar PSN. Anggaran kita tingkatkan Rp 1 miliar melalui dana desa,” kata Sekretaris Bappeda Maluku Utara, Herifal Naly Thomas, dalam talkshow “Menagih Janji Kepala Daerah Benahi Konflik PSN di Masyarakat”, yang digelar AJI Ternate di pendopo Museum Rempah-rempah Kota Ternate, pada Sabtu malam, 1 Februari 2025.

Ia mengatakan, program desa mandiri itu akan dijalankan selama enam bulan. Dalam waktu ini, kata ia, ditargetkan desa-desa di wilayah PSN industri pertambangan bisa maju dan mandiri.

“Kita tetap mendukung PSN. Dan, kita hanya menjalankan program, tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Herifal.

Anggota DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin mengatakan, kerusakan lingkungan akibat PSN tersebut tak bisa diabaikan, seperti sungai-sungai yang mulai berubah warna.

Meskipun, kata ia, ada output yang membuat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Rp sebesar Rp 3,3 miliar dan dana alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,4 triliun. “Anggaran ini dari tiga daerah penyumbang, yaitu Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur,” jelas Muksin.

Sementara, Direktur Walhi Maluku Utara, Faisal mengatakan, saat ini kiamat pulau kecil sudah terjadi, sehingga negara harus bertanggung jawab. Sebab pemerintah telah memaksakan masyarakat menerima PSN secara mentah, lalu mengabaikan dampak kerusakan lingkungan.

“Hari ini kita bicara PSN, misalnya kasus pemindahan masyarakat kawasan Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, yang berdampak pada beban ekologi. Fakta-fakta beban ekologi sudah sangat terlihat,” ungkap Faisal.

Menurutnya, ada kewenangan daerah untuk menjadi variabel penting melakukan evaluasi secara total perijinan tambang di Maluku Utara. Moratorium soal itu harus dilakukan menginat perubahan bentangan alam yang terjadi.

“Jika negara tidak melakukan moratorium, dipastikan akan terjadi bencana ekologi secara  besar-besaran. Sebab beban daya tampung tidak mendukung terutama di wilayah Maluku Utara,” tegasnya.

Bagi ia, aspek yang harus dilihat adalah investasi yang terjadi pasti berdampak kepada nelayan, misalnya ikan yang tidak lagi dapat dikonsumsi. Begitu juga penyakit ISPA yang terus mengalami peningkatan di lingkungan masyarakat.

Talkshow tersebut, juga menghadirkan dua narasumber lain, yakni akademisi Fakultas Perikanan Universitas Khairun Ternate, Prof. Muh Arif dan Mahmud Ici dari AJI Ternate.

Kegiatan ini diketahui digelar atas kerja sama AJI Ternate dengan WALHI, Kurawal Foundation, YLBHI, Tempo Witness, dan AJI Indonesia. Selain talkshow, dalam kegiatan kampanye ini, juga digelar nonton bareng film dokumenter, orasi kebudayaan, dan pameran foto hasil liputan PSN.