Pentingnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Maluku Utara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa (PKAD) yang diikuti ratusan peserta, pada Senin, 02 Desember 2024 di Batik Hotel Kota Ternate.

Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo.

Dalam kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Malut, Sri Haryanty Hatary, mewakili Pj gubernur mengatakan, provinsi Maluku Utara memiliki jumlah desa sebanyak 1.067 desa.

Tahun 2023, kata dia, PKAD dilaksanakan dengan melibatkan 690 desa dengan lokus 6 kabupaten/kota. Namun, yang sempat hadir sebanyak 610 desa dengan jumlah peserta sebanyak 2.440 dari 80 desa yang tidak sempat hadir pada tahun 2023.

“Mereka ini di tahun 2024 diundang kembali untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Lokus P3PD pada tahun 2024 ini menjadi 8 kabupaten/kota dengan lokus desa sebanyak 666 desa yang dibagi ke dalam dua jenis pelatihan, yaitu PKAD tatap muka sebanyak 306 desa lokus dengan jumlah peserta sebanyak 1.224 orang, sedangkan PKAD melalui Learning Menagement System (LMS) sebanyak 360 desa dengan jumlah peserta sebanyak 720 orang,” katanya.

“Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri selaku PIU maupun CPMU pengampuh komponen 1 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang telah mengalokasikan lokus dan dapat diakumulasikan sebanyak 1.356 desa dengan menyerap peserta sebanyak 4.384 orang,” sambung dia.

Dari data yang terurai, Sri mengungkapkan, sangat membantu Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam konteks pengalokasian anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan desa.

“Saya berharap agar kegiatan PKAD ini dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Pada kesempatan ini tentu sangat diharapakan pemantauan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi pasca pelatihan untuk mengukur dan memastikan mindset dan kinerja aparat pemerintahan desa serta kelembagaan desa sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ini mengalami peningkatan kapasitas serta perubahan ke arah yang lebih baik,”kata Sri.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat mendukung program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang dilakukan pada tahun ini maupun pada tahun-tahun mendatang,” sambungnya.

Kabid Kelembagaan Desa dan PIC P3PD Maluku Utara, Anwar Lifran menambahkan, tujuan dari legiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa dalam rangka mem-follow up tugas-tugas pemerintah desa pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang selama ini.

“Artinya untuk mengukur seberapa besar dampak dari undang-undang nomor 6 tentang desa yang telah direvisi undang-undang nomor 3 dengan alokasi anggaran baik ADD begitu besar, sehingga diukur atau sinkron antara perencanaan pembangunan dana desa maupun penggunaan yang betul-betul berkualitas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan PKAD ini diikuti 8 kabupaten/kota lokasi P3PD tahun 2024 yang terdiri dariKabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan.

“Pelaksanaan PKAD tatap muka tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara dibagi dalam dua angkatan, yaitu angkatan pertama dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 5 November, dan tahap kedua dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 9 November 2024. Dengan pembagian angkatan satu sebanyak 19 elas, sedangkan angkatan kedua sebanyak 20 kelas,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Ilham Yahya