Pengurus DPW PKB Maluku Utara menggelar konferensi pers usai menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Malut ke KPU Malut, Sabtu 13 Mei 2023. Foto: Erdian
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak lagi menjadi pendukung M. Tauhid Soleman di Pilkada Kota Ternate pada 2024 mendatang.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPW PKB Maluku Utara, Jasri Usman, usai menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Malut ke KPU Malut, Sabtu 13 Mei 2023.
Menurut Jasri, belajar dari pengalaman pernah mendukung Tauhid di Pilkada sebelumnya, maka ke depan seleksi figur yang akan diusung lebih diperketat.
“Terkait figur bagi PKB dengan pengalaman pahit kemarin, tentu kita seleksi secara ketat siapa calon yang akan menjadi harapan dan memberikan jawaban terhadap kesemrawutan Kota Ternate, yang saat ini cenderung masyarakatnya negatif terhadap pemerintahan,” ujarnya.
Dengan membaca kecenderungan negatif masyarakat terhadap kepemimpinan Tauhid, kata Jasri, tentu masyarakat kini mengharapkan sosok pemimpin yang dapat tampil mengayomi dan melaksanakan amanat sebaik mungkin.
“Maka PKB akan mengarahkan bidikan figur siapa yang lebih cocok dan layak untuk menjadi pemimpin di Kota Ternate,” cetusnya.
Ia juga menegaskan, dukungan pada Pilkada Ternate nanti tidak dipengaruhi oleh koalisi nasional di Pemilihan Presiden (Pilpres).
Sebab, dinamika di daerah memiliki berbagai persoalan sendiri.”Tentu berbagai macam problem itu akan kita sampaikan ke DPP, dan DPP selama ini memahami itu tidak general, tidak koalisi Nasional harus berlangsung sampai di daerah,” pungkasnya. (TS)
________
Penulis: Erdian
Editor: Nurkholis Lamaau
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandar Udara (Bandara)…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…
Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…