Massa berunjuk rasa di lokasi pleno rekapitulasi hasil Pilgub Maluku Utara. Foto: Istimewa
Pleno rekapitulasi hasil pemilihan gubernur yang digelar KPU Maluku Utara, Kamis, 05 Desember 2024, diwarnai unjuk rasa.
Massa dari Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) melakukan demonstrasi di kantor KPU di Jalan KM 40, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, pukul 04.00 WIT.
Baca Juga: Demo Protes Pilgub Malut Berlanjut, Massa Desak Tito Karnavian Dicopot
Koordinator Aksi AMMU Abdul Haris menilai, Maluku Utara tengah mengalami darurat demokrasi buntut dari tahapan pilgub yang mengalami kemunduran.
“Berbagai kecurangan terbukti telah menciderai proses demokrasi dan telah memasung hak-hak politik warga Maluku Utara. Intimidasi, politik uang, kecurangan di TPS, hingga keberpihakan pejabat pusat dan daerah kepada calon tertentu, telah mengangkangi azas Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat,” kata dia dalam orasinya.
Baca Juga: Ramai Gugatan Paslon Lain, Cawagub Sarbin Sehe: Kita Siap Hadapi di MK
Massa turut menyampaikan sejumlah tuntutan yakni, mendesak KPU Maluku Utara segera mendiskualifikasi Paslon Gubernur nomor 04 Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, yang dianggap terbukti melakukan kecurangan.
“Kami juga menuntut Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, untuk mencopot aktor-aktor yang terlibat dalam kecurangan Pilkada Maluku Utara 2024,” cetusnya.
[irp]
Mereka yang dianggap terlibat itu, kata Haris, antara lain adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, hingga Pj Sekda Maluku Utara Abubakar Abdullah.
[irp]
Penulis: Rian Hidayat
Editor: Rian Hidayat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim dengan mematangkan penerapan skema…
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mulai melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dan Guru…
Pengusulan Bahari Geopark Ternate, Maluku Utara, menuju status Geopark Nasional memasuki tahap verifikasi di Kementerian…
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate mengusulkan empat lokasi untuk pengembangan kampung nelayan merah…
Belum lama ini, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengalami krisis Bahan Bakar Minya (BBM)…
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Rizki, menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor…