Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara di Kota Ternate. Foto: Samsul Hi Laijou/cermat
Ditreskrimsus Polda Maluku Utara sepertinya telah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara, dalam kasus dugaan korupsi yang melekat di Dinas Pariwisata Halmahera Utara.
Dokumen tersebut telah diserahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Malut ke Polda beberapa waktu lalu.
Diketahui, nilai kontrak sebesar Rp 2,749.006.47 yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2020, diperuntukkan untuk pembangunan jalan setapak jalur sepeda menuju Gunung Dukono.
Informasi yang diterima cermat, tim penyidik Polda Malut dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka.
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Malut, Her Notoraharjo, mengatakan laporan yang diserahkan ke Polda terbit pada Kamis, 11 Mei 2023.
Sebagai informasi, dalam kasus ini penyidik Ditreskrimsus telah memeriksa 16 orang saksi, termasuk mantan Kepala Dispar Halut Syahril Jurumudi.
Kemudian PPK, Irwan Rainu, Direktur PT. Wira Karsa Konstruksi, Reinold Molle, seorang bendahara, 4 orang PPHP, 3 orang Pokja, 2 orang Konsultan Pengawas, ditambah 1 orang dari BPKAD.
__________
Penulis: Samsul Hi Laijou
Editor: Nurkholis Lamaau
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim dengan mematangkan penerapan skema…
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mulai melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dan Guru…
Pengusulan Bahari Geopark Ternate, Maluku Utara, menuju status Geopark Nasional memasuki tahap verifikasi di Kementerian…
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate mengusulkan empat lokasi untuk pengembangan kampung nelayan merah…
Belum lama ini, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengalami krisis Bahan Bakar Minya (BBM)…
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Rizki, menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor…