Polres Halut Periksa Kadis DKP dalam Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Pakan Ikan

Kapala DKP Halmahera Utara, saat keluar dari kantor Mapolres. Foto: Istimewa

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halmahera Utara, Maluku Utara, terus mengusut dugaan korupsi di daerah tersebut. Pada tahun 2025 ini, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus utama kepolisian di Bumi Hibualamo.

Tim penyidik kini tengah mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan Pakan Ikan Nila yang melekat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halmahera Utara.

Proyek tersebut menelan anggaran senilai Rp225.035.800 untuk pengadaan pakan dan Rp206.415.000 untuk transportasi benih ikan Nila dari Tatelu ke Tobelo. Anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024.

Sebagai bagian dari penyelidikan, Kepala Dinas DKP Halmahera Utara, Viktor O. Mangimbulude, diperiksa selama kurang lebih enam jam pada Rabu, 28 Maret 2025. Viktor mengonfirmasi pemanggilan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk kembali memberikan keterangan jika diperlukan.

“Iya, kita dipanggil untuk dimintai keterangan, jadi kita penuhi saja,” ujar Viktor saat dikonfirmasi oleh cermat. “Sebagai warga negara yang baik, saya pasti akan memenuhi panggilan jika diminta lagi,” tambahnya.

Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara, IPTU Sofyan Torid, membenarkan bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Viktor dan masih akan memanggil pihak lain terkait kasus ini.

“Benar, hingga malam ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sementara pihak lain masih menunggu jadwal pemanggilan,” jelas IPTU Sofyan.

Polres Halmahera Utara menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah tersebut dan akan terus menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

redaksi