Rakor Bersama Kementerian ATR/BPN, Ini Tuntutan Wali Kota Ternate

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Rakor terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibahas lintas sektor pada Jumat, (18/3) itu, dipimpin Plt Dirjen Tata Ruang , Abdul Kamarzuki.

Dalam pembahasan RDTR Kota Ternate 2022-2024, Tauhid berkesempatan memaparkan potensi daerah, delineasi wilayah perencanaan, rencana pola ruang kota, hingga harapan dan komitmen terkait RDTR tersebut.

Tauhid berharap ada masukan untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dan daerah yang terakomodir dalam RDTR Pulau Ternate.

Tauhid menegaskan, RDTR harus berbasis OSS (Online Single Submission/Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik), agar dapat memperlancar investasi di Pulau Ternate.

Disamping itu, RDTR juga dapat dijadikan sebagai perangkat pengendalian, agar berfungsi sebagai mitigasi terhadap potensi bencana di Pulau Ternate.

Tauhid juga berharap, RDTR dapat memperkuat jati diri dan citra Kota Ternate sebagai Kota Rempah, serta mendorong pengembangan potensi pariwisata dan pengendalian cagar budaya.

Pemerintah Kota Ternate, kata Tauhid, berkomitmen menetapkan RDTR Pulau Ternate menjadi Peraturan Wali Kota (Perwali), dalam waktu maksimal 1 bulan setelah surat persetujuan substansi diterbitkan.

Dalam rakor tersebut, Tauhid Soleman didampingi Sekda Kota Ternate Jusuf Sunya, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Kabid Tata Ruang PUPR Kota Ternate Muslih Muhammad.

Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kota Ternate Saifullah, dan Tenaga Ahli Perencanaan Kota dan Tata Ruang Rosydan Arby.

Selain itu, turut hadir sejumlah kepala daerah lainnya, di antarany Bupati Konawe, Bupati Raja Ampat, Bupati Kolaka, dan Bupati Bombana. (PN)