News

Rencana Pemkot Ternate Cairkan TPP Terkendala Izin Kemendagri

Sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate belum bisa memastikan kapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) cair.

Diketahui, TPP untuk 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Ternate sebesar Rp 83 miliar.

Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdulah Hi. M. Saleh mengaku, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau suratnya sudah diterima, langsung kami proses berdasarkan permintaan dari masing-masing OPD,” ujar Abdullah, di Kantor DPRD Kota Ternate, Senin (4/4).

Ia pun memastikan, bahwa seluruh dokumen melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, sudah dinyatakan lengkap.

Karena sudah ditindaklanjuti ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

“Tinggal menunggu surat resmi dari Kemendagri untuk dicairkan lewat rekening kas daerah,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang ia terima, suratnya sudah ada. “Tapi saya belum lihat. Kalau suratnya sudah diterima, langsung diproses,” terang Abdullah.

Tapi Abdulah tidak menjamin, apakah pembayaran TPP yang telat sejak Januari-Maret 2022 ini bisa dicairkan secara keseluruhan atau tidak.

“Karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Jadi kalau misalnya anggaran belum cukup, maka akan dibayar bertahap atau 2 bulan saja,” pungkasnya.

redaksi

Recent Posts

Lahan Bandara Bobong, Pemda Taliabu: Menunggu Apraisal

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandar Udara (Bandara)…

4 jam ago

Kajati Malut Resmikan Rumah RJ Hibualamo

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…

1 hari ago

Temui Anggota Polres Halut, Kapolda Malut Minta Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…

2 hari ago

Sengketa Lahan di Desa Penu, Polres Taliabu Lakukan Upaya Mitigasi

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…

2 hari ago

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

2 hari ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

3 hari ago