Sejumlah Kecamatan di Morotai Berpeluang Dapat Tambahan Kuota Minyak Tanah

Sedikitnya enam kecamatan di Pulau Morotai, Maluku Utara, berpeluang mendapatkan kuota minyak tanah pada tahun 2026. Hal ini menyusul usulan penambahan kuota minyak tanah yang diajukan pemda setempat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi, dan UKM (Disperindagkop UKM) ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop-UKM Morotai, Ati Suatrean, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota minyak tanah sebanyak 5000 ton per tahun untuk tahun 2026.

“Pembicaraan mengenai usulan penambahan kuota minyak tanah sebanyak 5000 ton per tahun untuk Morotai pada tahun 2026 dan pembagiannya di berbagai kecamatan dan pangkalan,” kata Ati, saat ditemui di kantornya pada Senin, 15 Desember 2025.

Menurut ia, jika usulan tersebut disetujui, maka Morotai akan memperolah tambahan sekitar 400 ton minyak tanah per bulan.

“Nanti kuota itu akan tetap kita bagi di enam kecamatan. Kalau insyaallah ada realisasi penambahan di tahun 2026,” ujarnya.

Ia bilang, pembagian kuota minyak tanah di setiap kecamatan dan pangkalan akan disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) dan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga besaran kuota di tiap kecamatan tidak sama.

“Karena pembagian minyak itu berdasarkan jumlah KK di setiap kecamatan maupun desa, jadi pembagiannya pasti beda-beda,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, kuota normal minyak tanah untuk Morotai masih berada di angka 200 ton per bulan. Kuota tersebut telah didistribusikan ke enam kecamatan dan sejumlah pangkalan.

“Dan untuk Morotai Selatan itu 90 ton di 10 pangkalan, Morotai Timur dua pangkalan yaitu 25 ton, Morotai Utara juga 25 ton untuk tiga pangkalan,” paparnya.

“Kemudian Mororai Jaya 20 ton untuk di dua pangkalan, Morotai Selatan Barat 20 ton untuk satu pangkalan, dan Pulau Rao 15 ton untuk dua pangkalan. Jadu total keseluruhannya itu 200 ton per bulan untuk kuota normal,” lanjutanya.