Direktur Reskrimsus Polda Maluku Utara Kombes Pol Edy Wahyu Susilo. Foto: Samsul L/cermat
Dua mantan pejabat Pemda Pulau Taliabu resmi ditetapkan jadi tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dalam kasus korupsi anggaran dana desa atau DD.
Keduanya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Taliabu, La Ode Muslimin Napa dan mantan Kepala Dinas PMD Pulau Taliabu, Salim Ganiru.
Mereka ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran Dana Desa di Pulau Taliabu.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Penetapan Tersangka Nomor SKEP/09/VIII/2025/Ditreskrimsus tanggal 19 Agustus 2025.
Direktur Reskrimsus Polda Maluku Utara Kombes Pol Edy Wahyu Susilo dikonfirmasi membenarkan adanya penetapan dua tersangka baru dalam kasus tersebut.
“Iya betul ada penetapan dua orang tersangka, Sekda dan satu mantan pejabat, terkait kasus Dana Desa Pulau Taliabu,” jelas Edy kepada wartawan, Rabu, 27 Agustus 2025.
Kasus dugaan korupsi DD di Pulau Taliabu ini sendiri bermula dari laporan polisi Nomor: LP/39/XI/Malut tertanggal 6 November 2017. Dalam kasus itu, diduga terjadi pemotongan anggaran Dana Desa di 71 desa, dengan besaran Rp60 juta per desa tanpa alasan yang jelas.
Sebelumnya, kasus ini juga telah memiliki 1 tersangka kini ditambah 2 tersangka. Hingga kini, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara masih terus mendalami aliran dana dan peran masing-masing tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara tersebut.
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) sebanyak 20 paket Sembilan Bahan Pokok…
Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…
Rumah Literia bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Ternate menggelar kelas menulis puisi bertajuk “Merangkai…
Sejumlah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) menggelar demonstrasi di depan kampusnya, pada Selasa,…
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, berencana memindahkan aktivitas penyeberangan dari Dermaga Taman Kota Daruba…
Yayasan Sosial Ekologi Maluku Utara (Salawaku) meminta Polda Maluku Utara tidak menyudutkan suku nomaden yang…