Sekjend DPP Beberkan Peluang Nasri Abubakar Pimpin Demokrat Malut

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Demokrat Maluku Utara yang digelar melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Langkah ini merupakan bagian dari percepatan konsolidasi organisasi menjelang tahapan Pemilu 2029.

Herman mengatakan, percepatan konsolidasi dilakukan untuk mengejar ketertinggalan agenda organisasi pada periode sebelumnya. Keterlambatan tersebut, menurut dia, dipengaruhi pandemi COVID-19 dan dinamika internal partai yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

“Memasuki periode selanjutnya kami harus melakukan percepatan. Di dalam AD/ART disebutkan bahwa salah satu yang dikategorikan musyawarah daerah luar biasa adalah melakukan percepatan,” ujar Herman usai membuka Musda V Partai Demokrat Maluku Utara di Hotel Said Bella, Ternate, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme percepatan tersebut telah disepakati bersama para ketua DPD. Karena itu, terdapat kepengurusan yang masa jabatannya telah berjalan empat setengah tahun maupun yang belum mencapai lima tahun sesuai ketentuan AD/ART partai.

Menurut Herman, mekanisme Musdalub tetap memiliki landasan dalam aturan organisasi. Percepatan ini diperlukan agar seluruh struktur partai lebih siap menghadapi agenda politik mendatang.

Selain konsolidasi, Musda V juga menjadi momentum pergantian kepemimpinan DPD Partai Demokrat Maluku Utara. Dalam proses tersebut, Ketua DPD sebelumnya, Rahmi, disebut telah memberikan ruang bagi kaderisasi dengan mendorong Nasri Abubakar untuk melanjutkan kepemimpinan partai.

Herman menyebut Nasri telah menjalani verifikasi oleh Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat. Nasri kemudian diusung secara aklamasi sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara.

Meski demikian, Herman menegaskan, dukungan tersebut belum otomatis menjadikan Nasri sebagai ketua definitif.

Penetapan calon ketua akan melalui dua kali masa sidang pleno dalam Musda. Hasilnya kemudian diusulkan kepada DPP untuk mendapatkan keputusan akhir dari Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kalau nanti ditetapkan sebagai calon tunggal, itu juga belum berarti sebagai ketua DPD. Setelah ditetapkan dalam sidang-sidang sebagai calon ketua, maka diusulkan ke DPP untuk selanjutnya ditetapkan oleh ketua umum,” jelasnya.

Selama masa transisi kepemimpinan, BPOKK akan mengambil alih kendali organisasi. Sementara itu, Rahmi masih diberikan ruang untuk menjalankan kegiatan kepartaian yang tidak berkaitan dengan keputusan strategis.

Herman menjelaskan, aktivitas kader seperti olahraga dan kegiatan organisasi lainnya tetap dapat berjalan. Namun, urusan strategis, termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi tertentu, harus memperoleh persetujuan DPP.

Di sisi lain, Herman menegaskan bahwa Demokrat tetap membuka ruang demokrasi dan kaderisasi bagi seluruh kalangan. Partai, kata dia, tidak membedakan kader lama maupun mereka yang baru bergabung.

Musda dan Musyawarah Cabang (Muscab) justru menjadi kesempatan bagi berbagai kalangan untuk mengambil bagian dalam kepengurusan dan pengabdian politik.

Ia menyebut tokoh masyarakat, pemuda, agama hingga kalangan profesional, termasuk birokrat yang telah memasuki masa pensiun, memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dan mengikuti proses kaderisasi.

Kesempatan tersebut juga terbuka bagi kader yang ingin berkiprah dalam kontestasi politik, baik sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah.

“Kami tetap memberikan ruang dan proses demokrasi yang seluas-luasnya bagi para kader, baik kader yang sudah lama maupun kader yang baru masuk. Kami juga tidak membuat gap antara lama dan baru,” katanya.

Herman berharap, percepatan konsolidasi dan pergantian kepemimpinan di tubuh Demokrat Maluku Utara dapat memperkuat soliditas partai. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses demokrasi internal tetap mengedepankan persatuan, kekeluargaan, dan kebersamaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

---

Penulis: Eko Pujianto