Soroti Masalah Infrastruktur saat Paripurna, DPRD: Kadis PUPR Komunikasinya Buruk

Masalah infrastruktur menjadi topik hangat dalam sidang paripurna DPRD terkait penyampaian rancangan awal RPJMD Kota Ternate tahun 2025-2029. Sejumlah anggota DPRD menyoroti pembangunan infrastruktur yang tak kunjung diselesaikan pemerintah.

Pantauan cermat di Ruang Sidang DPRD Ternate, sebelum rancangan RPJMD disampaikan, paripurna tersebut tampak diwarnai interupsi oleh beberapa perwakilan fraksi partai.

Setidaknya terdapat tiga anggota DPRD mengajukan interupsi, yakni dari Fraksi Gerindra, Tasman Balak, Fraksi Nasdem Nurlela Syarif dan Fraksik Golkar Fuad Alhadi.

Dalam kesempatan itu, Tasman mengungkapkan kekecewaannya terkait Pansus LKPJ yang tidak menyentuh Kecamatan Pulau Batang Dua.

Selain itu, ia bilang, dirinya juga merasa kecewa dengan tindakan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rus’an M Nur yang enggan merespons ketika dihubungi.

“Kadis PUPR itu saya telepon untuk kordinasi perihal insfrastruktur yang sudah rusak parah, padahal baru di bangun setahun, tapi dia tidak mau angkat. Ini OPD seperti apa ini kita bangun komunikasi mereka anggap remeh,” ujar Tasman, Senin, 19 Mei 2025.

Sementara dari Fraksi Partai Nasdem, Nurlela Syarif, turut mempertanyakan ketidakhadiran Kadis PUPR dalam Rapat Paripurna tersebut.

Sebab menurut Nurlela, dalam reses yang dia lakukan anggota DPRD kemarin Kadis PUPR sangat sulit untuk dihubungi. Padahal, dalam reses itu banyak ditemukan persoalan terkait masalah infrastruktur di Kota Ternate.

“Kami menemukan sejumlah persoalan infrastruktur yang ada di kota ini. Tapi Kadis PUPR Ternate ini komunikasinya sangat buruk sekali. Saya minta Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda melakukan evaluasi kepada Kadis PUPR,” tegas Nurlela.

Dalam kesempatan yang sama, Nurlela bahkan meminta ketua DPRD agar mengskorsin rapat paripurna tersebut lantaran Rus’an tidak hadir.

“Kalau boleh kita skorsing tunggu Kadis PUPR, ini menjadi catatan serius. Karena seluruh komunikasi baik WhatsApp, telepon, tidak direspons,” ujarnya.

Padahal, kata dia, tujuan komunikasi tersebut ingin mempertanyakan pembangunan infrastruktur yang masih kerap dikeluhkan warga.

“Kami mau komunikasi pembangunan jalan di Kalumpang yang rusak namun tidak dibenahi, hanya ditambal. Kami mau kroscek sebenarnya apa persoalannya, tapi tidak direspons. Kami mau koordinasi masalah pembangunan Pelabuhan Hiri, kalau air surut masyarakat harus ikut kolong jembatan,” tambahnya.

Fuad Alhadi dari Fraksi Golkar menambahkan, pihaknya bahkan telah melayangkan surat kepada Dinas PUPR. “Surat saya layangkan tidak digubris, saya telepon juga sama. Jadi kami minta kepada Wakil Walikota agar Kadis yang satu ini dievaluasi dan diberikan sanksi,” ucapnya.