Categories: News

Stafsus Bupati Halbar Tanggapi Demonstrasi di PT TUB

Staf Khusus (Stafsus) Bupati Halmahera Barat (Halbar), Afandi Kader, menanggapi aksi demonstrasi di PT Tri Usaha Baru (TUB) yang dilakukan ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Galela Menggugat di Desa Roko, Kecamatan Galela Barat.

Sebelumnya, aksi itu dilakukan guna menuntut pembebasan lima warga Galela yang ditahan oleh Polres Halmahera Barat, pada Selasa, 26 Agustus 2025. Mereka ditahan lantaran diduga terlibat aktivitas pertambangan ilegal di wilayah konsesi milik PT Tri Usaha Baru (TUB).

Afandi menilai, pernyataan sejumlah orang dalam demonstrasi tersebut keliru. “Sikap keras ketua KNPI Halmahera Utara bahwa akan memblokir akses ke PT Tri Usaha Baru (TUB) merupakan tindakan dan sikap yang keliru,” ujar Afandi dalam keterangan tertulis yang diterima cermat, Jumat, 29 Agustus 2025.

Ia bilang, PT TUB maupun Pemda Halmahera Barat tidak campur tangan terkait penahanan dan penetapan tersangka masyarakat Halut oleh Polres Halbar.

“Mereka ditetapkan tersangka karena penambangan ilegal. Itu dulu yang harus diluruskan. Karena itu, atas dasar apa demonstrasi dilakukan di wilayah pertambangan PT TUB? Saya menduga, ada upaya politisasi melalui gerakan tersebut untuk memperoleh akses ke PT TUB,” jelas Afandi.

Para pendemo dan KNPI Halut, kata dia, harus tahu bahwa sudah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Halbar dan Halut bersama Pemda Provinsi Maluku Utara, supaya tidak dilakukan demonstrasi di wilayah lingar tambang yang dapat mengganggu proses produksi.

Afandi mengungkapkan jika izin usaha dan aktivitas PT TUB berada di wilayah Halmahera Barat sehingga kelompok kepentingan yang mengatasnamakan masyarakat Halut tidak mempunyai legitimasi secara politik dan moral untuk melakukan demonstrasi di wilayah Halbar.

“Saya mengecam tindakan demonstrasi apapun yang dilakukan di wilayah PT TUB terkait penahanan 7 warga Halut oleh Polres Halbar. Dan perlu diingat bahwa kami sebagai warga halbar juga akan mengkonsolidasikan seluruh masyarakat lingkar tambang untuk melakukan perlawanan terhadap aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh pihak manapun” tegas Afandi.

“Namun sebelum jauh ke sana dan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan korban, saya menyarankan kepada para pihak yang berkepentingan, yang membawa-bawa nama 7 tersangka agar melakukan demonstrasi di Polres Halut atau Polda Maluku Utara. Sehingga tidak memantik konflik horisontal yang lebih luas,” tambahnya mengakhiri.


Penulis: Muhammad Ilham Yahya

redaksi

Recent Posts

Gerindra Patuhi Putusan BK DPRD, Siapkan Proses PAW Nurjaya Ibrahim

Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…

30 menit ago

Jaksa Agung Lantik Roberthus Tacoy sebagai Kajati Malut, Sufari Dipromosi ke Jamwas

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…

1 jam ago

Pemprov Klaim Kemiskinan di Malut Menurun Berkat Pengentasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…

5 jam ago

Pagar Dibongkar TNI AU, Warga Pemilik Lahan Lingkar Bandara Morotai Protes

Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…

8 jam ago

Kuasa Hukum Nurjaya Ajukan Keberatan soal Putusan BK DPRD Ternate

Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang menyatakan Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik…

9 jam ago

Kapolda Malut Luncurkan 7 Program Prioritas, Dekatkan Polri dengan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman, meluncurkan tujuh program prioritas sebagai langkah memperkuat komitmen…

23 jam ago