News

Tanggapan Dirut RSUD Chasan Boesoirie Ketika Managemen Dinilai Amburadul

Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam Aliansi OKP Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan RSUD Chasan Boesoirie, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (8/5).

Dalam aksi, massa meminta Direktur Utama RSUD Chasan Boesoirie, dr. Alwia Assagaf, menjelaskan adanya dua rekening RSUD di Bank Mandiri.

“Karena rekening resmi RSUD Chasan Boesoirie itu hanya di Bank Maluku,” ungkap Sekretaris DPD KNPI Malut, Samir Jahum, kepada cermat.

Menurut Samir, belakangan ini banyak persoalan di RSUD milik Pemerintah Provinsi Malut itu yang mencuat ke publik.

Mulai dari TTP Nakes yang belum dibayar, utang ratusan juta ke 63 vendor, hingga uang rawat inap di ruang pavilium yang diduga tidak masuk ke kas.

“Itu membuktikan bahwa managemen rumah sakit umum milik pemerintah ini sangat buruk, memang sangat amburadul,” ucap Samir.

Bahkan, sambung Samir, stok obat-obatan yang dipasok PT. Kimia Farma ke RSUD telah dihentikan karena utang yang belum dibayar.

Masa aksi merangsek masuk ke dalam halaman RSUD Chasan Boesoirie Maluku Utara. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat

“Ini benang jahit operasi saja habis dan pasien yang mau operasi harus antre. Kalau seperti ini mendingan Anda (Alwia) mundur saja dari jabatan,” tandasnya.

Koordinator Aksi, Isnain Bailusi, menambahkan RSUD Chasan Boesoirie adalah rumah sakit rujukan 10 kabupaten dan kota di Malut.

“Kalau model managemen seperti ini, bagaimana mau layani pasien. Ini pelayanan, alat kesehatan, dan obat-obatan saja dalam kondisi krisis,” ujarnya.

Dalam hearing, dr. Alwia, mengatakan soal TTP Nakes, telah dibahas bersama Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Kepala Dinas Kesehatan Malut.

Ia bilang, dari hasil pembahasan disepakati bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Malut Nomor 3 Tahun 2014 harus direvisi.

“Kami usul pergub tentang pembayaran utang dibuat tersendiri, dan kita juga akan usulkan pembayaran dalam bentuk insentif,” ujarnya.

Terkait stok obat, menurut Alwia, masih cukup hingga sebulan ke depan. “Tapi kami akan berupaya mencari vendor yang lain,” kata Alwia, didampingi Wakil Direktur Keuangan Agung Sri Sadono, dan Wakapolres Ternate.

Soal temuan Rp 32 miliar oleh pansus DPRD, laporan bulanan yang tak jelas, utang di mana-mana, hingga honor dewan direksi yang selalu dibayar, Alwia mengaku tidak tahu.

“Saya hanya berpegang dengan data yang ada. Terkait laporan pansus itu saya juga belum terima dari DPRD provinsi,” tambahnya.

_______

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Nurkholis Lamaau

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

8 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

9 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

10 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

14 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

15 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

16 jam ago