News

Tanggapan Dirut RSUD Chasan Boesoirie Ketika Managemen Dinilai Amburadul

Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam Aliansi OKP Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan RSUD Chasan Boesoirie, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (8/5).

Dalam aksi, massa meminta Direktur Utama RSUD Chasan Boesoirie, dr. Alwia Assagaf, menjelaskan adanya dua rekening RSUD di Bank Mandiri.

“Karena rekening resmi RSUD Chasan Boesoirie itu hanya di Bank Maluku,” ungkap Sekretaris DPD KNPI Malut, Samir Jahum, kepada cermat.

Menurut Samir, belakangan ini banyak persoalan di RSUD milik Pemerintah Provinsi Malut itu yang mencuat ke publik.

Mulai dari TTP Nakes yang belum dibayar, utang ratusan juta ke 63 vendor, hingga uang rawat inap di ruang pavilium yang diduga tidak masuk ke kas.

“Itu membuktikan bahwa managemen rumah sakit umum milik pemerintah ini sangat buruk, memang sangat amburadul,” ucap Samir.

Bahkan, sambung Samir, stok obat-obatan yang dipasok PT. Kimia Farma ke RSUD telah dihentikan karena utang yang belum dibayar.

Masa aksi merangsek masuk ke dalam halaman RSUD Chasan Boesoirie Maluku Utara. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat

“Ini benang jahit operasi saja habis dan pasien yang mau operasi harus antre. Kalau seperti ini mendingan Anda (Alwia) mundur saja dari jabatan,” tandasnya.

Koordinator Aksi, Isnain Bailusi, menambahkan RSUD Chasan Boesoirie adalah rumah sakit rujukan 10 kabupaten dan kota di Malut.

“Kalau model managemen seperti ini, bagaimana mau layani pasien. Ini pelayanan, alat kesehatan, dan obat-obatan saja dalam kondisi krisis,” ujarnya.

Dalam hearing, dr. Alwia, mengatakan soal TTP Nakes, telah dibahas bersama Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Kepala Dinas Kesehatan Malut.

Ia bilang, dari hasil pembahasan disepakati bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Malut Nomor 3 Tahun 2014 harus direvisi.

“Kami usul pergub tentang pembayaran utang dibuat tersendiri, dan kita juga akan usulkan pembayaran dalam bentuk insentif,” ujarnya.

Terkait stok obat, menurut Alwia, masih cukup hingga sebulan ke depan. “Tapi kami akan berupaya mencari vendor yang lain,” kata Alwia, didampingi Wakil Direktur Keuangan Agung Sri Sadono, dan Wakapolres Ternate.

Soal temuan Rp 32 miliar oleh pansus DPRD, laporan bulanan yang tak jelas, utang di mana-mana, hingga honor dewan direksi yang selalu dibayar, Alwia mengaku tidak tahu.

“Saya hanya berpegang dengan data yang ada. Terkait laporan pansus itu saya juga belum terima dari DPRD provinsi,” tambahnya.

_______

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Nurkholis Lamaau

redaksi

Recent Posts

Pilkades di Pulau Taliabu Awal Desember, Pemkab Siapkan Rp2,5 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara menargetkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak…

11 jam ago

BPN akan Lakukan Pengukuran Lahan Bandara Bobong

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Sula, Maluku Utara dikabarkan mengunjungi Kabupaten Pulau Taliabu guna mempercepat…

11 jam ago

APBD Perubahan Ternate Tembus Rp988,83 Miliar

Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Perubahan APBD 2026 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp988,83 miliar, naik…

13 jam ago

Polisi: Tidak Ada Peluru Tajam di Aksi Protes Warga Banemo, Halteng

Polda Maluku Utara menegaskan personelnya tidak menggunakan peluru tajam dalam operasi pengamanan protes dan penangkapan…

1 hari ago

Kapolda Malut Minta Masyarakat Tak Terprovokasi soal Pengamanan Warga di Banemo

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman meminta masyarakat tidak terprovokasi menyusul pengamanan sejumlah warga…

1 hari ago

Dishub Klaim Perbaikan 75 Titik PJU di Ternate Rampung Akhir 2026

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate memperbaiki 75 titik penerangan jalan umum (PJU) yang mengalami gangguan…

2 hari ago