Tim Kuasa Hukum Masyarakat Tobelo Dalam bersama 2 terdakwa, Alen Baikole dan Samuel Gebe dalam sidang lanjutan di PN Soasio. Foto: Istimewa
Dua orang terdakwa perkara kasus pembunuhan di Desa Gotowasi, Halmahera Timur, Alen Baikole dan Samuel Gebe dituntut 18 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Salah satu tim Kuasa Hukum terdakwa, Hendra Kasim menilai bahwa tuntutan yang diberikan JPU kepada kliennya dirasa keliru karena tidak berdasarkan fakta persidangan.
Menurutnya, di dalam persidangan, tidak ada keterangan saksi yang melihat langsung, mendengarkan dan mengetahui bahwa kliennya merencanakan atau merancang pembunuhan, selain itu tidak ada satu saksi pun yang melihat langsung kliennya melakukan pembunuhan.
“Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh JPU merupakan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan informasi dari pihak lainnya yang masih harus divalidasi kebenarannya. Oleh sebabnya, kesaksian tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah,” kata Hendra kepada cermat, Jumat, 1 September 2023.
“Saksi-saksi yang dihadirkan JPU hanyalah saksi Testimonium de Auditu atau saksi yang mendengarkan dari pihak lain. Karena itu, nilai pembuktiannya diragukan kebenarannya. Hal ini pun diperkuat dengan keterangan ahli pada persidangan sebelumnya,” lanjut Hendra menjelaskan.
Tak tanggung-tanggung, Hendra bilang penerapan pasal tuntutan pembunuhan berencana terhadap kliennya merupakan pasal paksaan. Dalam penerapan tuntutan yang dilakukan JPU lebih kental ke stigmatisasi lebih dibandingkan dengan alat bukti yang disajikan di muka persidangan.
Sebab, kata dia, dalam tuntutan JPU disebutkan melalui keterangan saksi bahwa ada serangan dari orang utan yang memiliki ciri-ciri celana merah dan rambut panjang atau gondrong.
“Fakta persidangan, menurut pandangan kami, sangat jelas dipengaruhi asumsi stigmatisasi. Identifikasi liar atas ciri-ciri fisik disematkan kepada ciri-ciri suku tertentu. Di pihak lain, dalam fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu pun saksi yang memberikan keterangan secara nyata dengan ciri-ciri yang disebutkan atau dituduhkan oleh JPU,” jelas Hendra
Menyikapi tuntutan JPU yang telah dibacakan, Hendra menyebut bahwa tim kuasa hukum akan segera membuat nota pembelaan terhadap kliennya. Diharapkan melalui pembelaan tersebut dapat menerangkan secara jelas posisi kasus yang dihadapi kliennya.
“Faktanya bahwa telah terjadi pembunuhan adalah benar, namun siapa yang membunuh ini yang paling penting untuk kita temukan bersama-sama. Sebab keadilan tidak memandang bentuk fisik apalagi latar belakang etnis. Kami akan siapkan pledoi dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
——-
Penulis: Muhammad Ilham Yahya
Editor: Rian Hidayat Husni
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…
Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim dengan mematangkan penerapan skema…