Wakil Ketua Komisi IV DPR Dorong Aksi Nyata Atasi Krisis Budidaya Kakao

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi para petani dalam budidaya kakao di Indonesia. Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi rendahnya produktivitas kakao nasional.

Hal ini disampaikan Panggah dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Cau Chocolate, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Senin, 21 Juli 2025.

Menurutnya, rendahnya minat petani, khususnya generasi muda, untuk menekuni budidaya kakao disebabkan oleh minimnya nilai tambah yang mereka peroleh.

“Permasalahan kakao di Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas. Salah satu alasannya, petani kurang tertarik karena mereka merasa tidak mendapatkan nilai tambah yang layak,” ujar Panggah.

Ia mengungkapkan bahwa produktivitas rata-rata kakao di Indonesia masih tergolong rendah, yakni sekitar 800 kg per hektare, jauh di bawah potensi maksimalnya yang bisa mencapai 2 ton per hektare.

“Ini tidak perlu menjadi wacana yang terus diulang. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata untuk mendorong peningkatan produktivitas hingga mencapai target maksimal,” tegasnya.

Panggah juga menyoroti persoalan standardisasi fermentasi biji kakao. Menurutnya, minimnya minat petani untuk melakukan proses fermentasi disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Selain itu, selisih harga sekitar Rp2.000 per kilogram antara biji kakao fermentasi dan non-fermentasi dinilai belum cukup menarik.

“Pemerintah harus hadir membantu petani. Napas petani kita pendek. Mereka memiliki keterbatasan dalam kapasitas dan sumber daya, padahal yang dibutuhkan pasar internasional adalah biji kakao yang difermentasi,” ungkapnya.

Panggah juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam industri kakao. Ia menyebut bahwa teknologi pengolahan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan kakao yang sangat beragam.

“Di sinilah peran sektor industri menjadi penting. Harus ada sinergi antara sektor perkebunan dan industri. Ini bukan hanya tanggung jawab sektor perkebunan saja. Tanpa sinergi, hilirisasi akan sulit terealisasi karena ini masuk dalam ranah industri,” jelasnya.

Panggah menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya kolaborasi nyata antara berbagai pihak.

“Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya hilirisasi akan jalan di tempat. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dibahas, yang terpenting adalah segera dikerjakan,” pungkasnya.