Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Bupati, Kamis, 10 April 2026
Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Kepala Bappeda Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan, menjelaskan bahwa Musrenbang tahun ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah keluaran penting.
“Penetapan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan serta plafon atau pagu dana indikatif berdasarkan bidang kewenangan atau fungsi SKPD, daftar prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, serta daftar usulan kegiatan pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” jelasnya.
Sementara Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menambahkan bahwa forum Musrenbang juga menjadi ruang strategis untuk membangun perencanaan kolaboratif.
“Musrenbang ini merupakan arena strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar pemerintahan, yaitu pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif), kalangan masyarakat, dan kalangan swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rio menyampaikan bahwa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 adalah terciptanya sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinkronisasi program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
“Musrenbang RKPD 2026 ini juga diharapkan menghasilkan kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama dalam memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja OPD untuk perencanaan tahun 2026,” tambahnya.