DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, kali ini menyoroti kinerja PUPR terkait dengan program kerja Wali Kota soal penataan ruang.
Anggota Komisi III DPRD kota Ternate, Nurlalea Syarif, kepada cermat, Selasa (2/11) mengatakan, pogram penetaan ruang adalah sebagian dari program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini, untuk melakukan penataan ruang yang baik sesuai peruntukannya.
“Jadi kebijakan dan langkah program Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini, harus segera di terjemahkan oleh OPD terkait, namun model kerja OPD ini berdasarkan pagu anggaran,” ucap Nurlaela.
Ia bilang, saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran, ditambahkan adanya refocusing anggaran. Sehingga banyak membuat program kerja yang belum efektif dan tidak terimplementasi dengan baik.
“Jadi barus diberikan kesempatan terkait dengan kinerja tata ruang dan kinerja PUPR sesuai tupoksi. Karena, kalau saya lihat tahun ini hanya tinggal satu bulan saja, dan itu tak efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurlaela mengaku hal ini sudah menjadi wacana oleh Pemkot Ternate dan mencoba segala bentuk upaya pada tahapan eksekusi.
“Ini pemerintahan baru, dan yang jelas gagasan Wali Kota ini harus ditindaklanjuti oleh OPD, selaku pelaksana tupoksi kerja,” pungkasnya.
Sampai berita ini di terbitkan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kota Ternate, belum memberikan komentar, ketika dihubungi lewat telepon genggam. (SAR)