M Basri Sabadar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morotai. Foto: Aswan Kharie/cermat
Kepala Disperindakop-UKM Pulau Morotai, Nasrun Mahasari, resmi dicopot dari jabatannya. Nasrun dinilai gagal mengatasi sejumlah masalah, antara lain terkait penyaluran BBM besubsidi.
Pergantian jabatan ini tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.22/44/KEP-PM/2025. Posisi Nasrun kini digantikan oleh Samsul Bahri Rajab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Perindagkop-UKM.
“Atas evaluasi eselon II yang kemarin dilakukan oleh tim, kemudian evaluasi itu dilakukan atas dasar problem permasalahan, salah satunya itu menyangkut penyediaan BBM yang carut-marut,” kata M Basri Sabadar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morotai.
Ia menyebut, masalah distribusi BBM bersubsidi, terutama minyak tanah, sudah berlangsung lama dan kerap memicu keluhan masyarakat. Bahkan, kata dia, saat ini pihak Inspektorat Pulau Morotai tengah melakukan audit khusus terhadap sub agen penyalur BBM.
“Karena itu sudah menjadi masalah yang berulang kali, dan sekarang ini Inspektorat juga sementara melakukan pemeriksaan audit terhadap beberapa sub agen,” ungkapnya.
Berdasarkan evaluasi tersebut, pemerintah daerah memutuskan untuk mengganti posisi Kepala Dinas Perindagkop yang sebelumnya dijabat Nasrun Mahasari, dengan Samsul Bahri Radjak.
“Maka atas dasar itulah dilakukan pergantian Kepala Perindagkop,” tegas Basri
Sementara itu, Samsul Bahri Rajab mengaku siap menjalankan tugas baru dan langsung bekerja menangani berbagai persoalan yang ada.
“Mulai besok, saya sudah aktif sebagai Plt dan akan fokus pada penertiban distribusi BBM di Morotai,” ucapnya.
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…
Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…
Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang menyatakan Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik…
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman, meluncurkan tujuh program prioritas sebagai langkah memperkuat komitmen…