Aliansi Morotai Jaya Minta Pemda Cabut Izin Tambang Pasir Besi

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Morotai Jaya Tolak Tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin, 29 September 2025. Mereka mendesak Pemda segera mencabut izin pertambangan pasir besi di wilayah tersebut.

Kordinator aksi, Hamjad Mustika, menilai Pemda Morotai sejauh ini tidak menunjukan langkah tegas untuk menolak kehadiran perusahan tambang pasir besi yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat.

“Sejauh ini Pemda Morotai tak ada langkah alternatif untuk mencabut atau menolak tambang pasir besi di wilayah Kecamatan Morotai Jaya,” tegasnya.

Menurutnya, penolakan masyarakat terhadap tambang ini bukan hal baru. Namun kata dia, sejak tahun 2010, warga Desa Pangeo dan sekitarnya sudah berulang kali menyampaikan protes kepada Pemerintah Daerah.

Ia bilang, bahwa luas lahan yang telah dicaplok oleh PT Ausindo Anugerah Pasifik mencapai 6.460 hektare. Jika aktivitas pertambangan terus dibiarkan maka pasti akan kehilangan sebgaian besar wilayah pesisirnya.

“Dari informasi yang kami terima, pada Oktober 2025 perusahan tersebut akan mulai beroperasi. Bahakan pimpinan PT dan seluruh alat berat sudah dimobilisasi dan kini sudah berada di lokasi PT Labrosco,” tandasnya.

Berikut 6 poin tuntutan:

1. Pemda dan DPRD Harus Bertanggungjawab dalam pengoperasian tambang di Morotai.

2. Cabut 4 IUP yang beroperadi di Morotai

3. Mendesak Gubernur Maluku Utara segera cabut IUP PT.KAK DAN PT.AAP

4. Pemda segera selesaikan sengketa lahan di Morotai

5. Pemda harus transparansi pembahadan RT RW

6. Pemda segera tolak tempat pelatihan Militer AL di Desa Towara